Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut masyarakat harus memastikan, pemegang kekuasaan tidak melampaui batas. Alasannya, pemerintah ditakutkan akan melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.
Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis penilaian soal pemerintah melampaui batas kekuasaan. Dia mengatakan, penilaian itu sangat berlebihan.
Advertisement
"Sangat berlebihan," ujar Jokowi usai peluncuran Program Vokasi Industri di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017).
Menurut Presiden, pemerintah sudah tidak punya ruang untuk menyalahgunakan atau melampaui batas kekuasaan. Saat ini semua orang bisa mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah.
"Saya sampaikan, bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," jelas Jokowi.
Namun, Presiden menilai pertemuan tokoh bangsa seperti SBY dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis 27 Juli 2017, sangat baik. Sebab, di alam demokrasi segala permasalahan diselesaikan dengan musyawarah.
"Saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ucap Jokowi.
Saksikan video menarik di bawah ini:
