Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai, dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun sebaiknya diinvestasikan, sehingga menguntungkan calon jemaah haji, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Hasil investasi yang aman dapat menekan ongkos haji.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, dana haji adalah dana umat. Oleh karena itu, penggunaannya harus sangat berhati-hati.
Advertisement
"Ini adalah dana umat, jadi bukan dana pemerintah, jadi harus hati-hati kalau penggunaan. Harus hati-hati, silakan mau dipakai untuk infrastruktur," kata Jokowi di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).
"Saya hanya memberikan contoh loh. Silakan dipakai untuk sukuk (obligasi berbasis syariah), silakan ditaruh di bank syariah macam-macam, banyak sekali, sila ditaruh di bisnis syariah," dia melanjutkan.
Menurut Jokowi, investasi dana haji umat tidak hanya di infrastruktur, melainkan juga bidang lain seperti bisnis syariah.
"Ingat kalau itu adalah dana umat, entah dipakai untuk sukuk infrastruktur, bank syariah, semuanya harus penuh kehati-hatian," dia menegaskan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, pengelolaan dana haji harus mengacu pada undang-undang.
"Sekarang kan sudah ada badan pengelolaan dan penggunaan dana haji. Itu harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, yang penting jangan bertentangan dengan peraturan perundangan," ungkap dia.
Jokowi mengimbau Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menghitung secara cermat pengelolaan dana umat sebelum investasi direalisasikan.
"Perlu dikalkulasi, perlu dihitung yang cermat semuanya. Sekali lagi ini adalah dana umat. Tapi kalau taruh di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, kan keuntungan baik untuk umat Muslim untuk yang memiliki dana," Jokowi menandaskan.
Saksikan video menarik berikut ini:
