Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan UU No.20/2012 Kaltara (Kalimantan Utara) resmi disahkan sebagai provinsi ke-34 Indonesia pada rapat paripurna DPR, 25 Oktober 2012. Pertumbuhan ekonomi Kaltara tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah dan telah memberikan kontribusi sebesar 0,57% terhadap nasional, lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi termuda di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, baik dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Advertisement
Pada Triwulan I 2017, ekonomi Kalimantan Utara tumbuh sebesar 6,17%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, maupun rata-rata pertumbuhan wilayah Kalimantan pada periode yang sama.
Laju inflasi di Kaltara pun telah mengalami perubahan yang baik, dari semula double digit pada 3 tahun lalu yaitu 11,9% 2014, berhasil ke 3,24% di 2015. Dan 3,4 % 2016, namun pada Juni 2017 terdapat tekanan permintaan pada periode idul fitri sehingga inflasi satu bulan mencapai 1,89%.
Cukup tingginya tingkat inflasi di Kaltara yang selalu ada di atas inflasi nasional, salah satunya kendala konektivitas antara wilayah, dan cukup tingginya pasokan bahan pangan dari wilayah, apabila terjadi masalah distribusi seperti terlambatnya pengiriman, maka secara cepat mendorong kenaikan harga.
Oleh karena itu infrastruktur konektivitas perlu yang strategis diakselerasi dan mendapat perhatian, seperti perbaikan kondisi jalan, berdasarkan data BPS 2015 tercatat cukup tinggi, dan kualitas pelabuhan mengingat aktivitas kota ke kabupaten banyak yang bertumpu pada transportasi laut. Jadi memang harus menjaga kelancaran distribusi itu terus berjalan.
Melihat strategisnya geografis dari Kaltara tersebut, kelancaran pasokan barang juga perlu menjadi perhatian bersama, ini menjadi tantangan di tengah tingginya biaya logistik di tengah risiko banyaknya penyelundupan barang, namun arahan presiden kemarin, inflasi yang tinggi adalah hal yang tidak boleh terus ditolelir, dan betul-betul harus kita tangani.
Berangkat dari hal tersebutlah yang membuat Gubernur Kaltara dan seluruh penduduk Kaltara membutuhkan perhatian khusus dan peran dari Gubernur BI dan Bank Indonesia. Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam hal penurunan inflasi dan mensejahterakan rakyat, akhirnya yang ditunggu-tunggu keberadaannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) diresmikan oleh Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo pada tanggal 28 Juli 2017 yang terletak di Jalan Mulawarman No.123, Tarakan, Kalimantan Utara.
Kehadiran Bank Indonesia di Kalimantan Utara menjadi semakin penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pemilihan Tarakan sebagai lokasi kantor dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan potensi ekonomi dan masyarakat Tarakan yang cukup pesat.
Bank Indonesia di Kaltara juga bersinergi sebagai mitra strategis dengan pemerintah, dalam menjalankan peran pengendalian inflasi dan juga pengelola uang rupiah. Dalam hal pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memastikan kelancaran peredaran uang dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, salah satunya melalui upaya peningkatan layanan distribusi melalui perluasan layanan Kas Titipan. Saat ini telah terdapat 1 titik Kas Titip Di Tanjung Selor yang di kelola oleh BPD Kaltim.
"BI sebagai suatu lembaga negara yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran, tentu dengan hadirnya kami di Provinsi Kaltara ini, kami berharap akan bisa ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kaltara," tutur Agus D.W. Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia.
Gubernur BI pun mengharapkan pertumbuhan bisa semakin kuat, seiring ditetapkannya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Presiden RI.
Ke depannya untuk KPw BI Provinsi Kaltara diharapkan bisa beroperasi dengan fungsi penuh. Selain menjalankan fungsi kas dan sistem pembayaran, KPw juga dapat menjalankan fungsi ekonomi moneter dan stabilitas sistem keuangan di daerah.
“Terkait inflasi seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, penurunan inflasi dapat mempermudah pembangunan konektivitas dan transportasi. Dengan perbaikan konektivitas, bisa membuat harga bisa kita kendalikan. Salah satu indikator inflasi adalah harga, dan faktor tersebut tidak bisa kita kendalikan karena dipengaruhi oleh kebutuhan pokok masyarakat. Kehadiran BI diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, melalui pengendalian inflasi, distribusi uang layak edar, penyediaan sistem pembayaran yang kredibel, dan pemberdayaan sektor riil dalam kerangka perolehan akses keuangan,” kata Dr. H. Irianto Lambrie, selaku Gubernur Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bantuan diserahkan dalam bentuk tata pamer di balai adat serta alat musik tradisional. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan fasilitas produksi bagi kelompok tani budi daya rumput laut di Sebatik. Dengan mendukung pengembangan pariwisata dan produksi tani, peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi Kalimantan Utara diharapkan semakin terasa.
Lebih jauh lagi, Bank Indonesia akan terus melaksanakan peran sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara dalam menjaga inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Kerja sama antara lain dilakukan dalam bentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
(Adv)
