Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan persoalan penggunaan dana haji untuk infrastruktur dapat didiskusikan dengan perwakilan umat Islam, seperti ulama, Nahdlatul Ulama (NU), ataupun Muhammadiyah.
"Berkali-kali saya menyampaikan, itu dana umat. Oleh karena itu saya kira, pemerintah diskusi dengan perwakilan umat," ucap Zulkifli di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).
Advertisement
Ketua Umum PAN tersebut menjelaskan perwakilan organisasi Islam itu dapat menjelaskan tepat atau tidaknya penggunaan dana itu.
"Dengarkan mereka punya saran. Kira-kira itu, ikuti saja sarannya. Saya rasa pemerintah akan taati undang-undang yang berlaku," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin agar dana haji yang mencapai Rp 90 triliun itu diinvestasikan di tempat aman. Dengan begitu, dana haji akan menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Hasil investasi yang aman dapat menyubsidi biaya haji, sehingga bisa menekan ongkos.
"Bagaimana dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk menyubsidi biaya, sehingga nanti bisa lebih turun terus," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu, 26 Juli 2017.
Lebih lanjut, ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Malaysia.
"Ini yang kita lihat di negara-negara lain. Misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihatlah, bagaimana negara-negara lain karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," Jokowi menjelaskan.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
