Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat dengan sejumlah importir, eksportir dan pengusaha dalam negeri. Rapat yang berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani menyatakan, dalam rapat ini pemerintah ingin mendengarkan keluhan dari para pengusaha terkait dengan masalah yang dihadapi dalam hal ekspor-impor.
"Silahkan Bapak Ibu mengeluh, enggak saya periksa kok pajaknya," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Lena, salah satu pengusaha kosmetik mengatakan, pihaknya mengalami kendala pada ketentuan pelabelan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat mengirim produknya ke luar negeri. Padahal produknya tersebut bukan untuk diedarkan di dalam negeri, melainkan diekspor ke negara lain.
Baca Juga
Advertisement
"Banyak perusahaan dari luar negeri yang ingin beli dari kami karena ada sertifikat halalnya. Tapi kami ada kesulitan ekspor karena BPOM, padahal barangnya tidak akan diedarkan di Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Fani, salah satu importir bahan kimia dan alat laboratorium mengungkapkan, selama ini dirinya mengalami kesulitan dalam mengimpor garam untuk laboratorium.
"Sulit impor garam untuk laboratorium, HS-nya sama dengan Hs garam yang dikonsumsi. Mekanisme apa yan bisa dilakukan," jelas dia.
Sementara itu, seorang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Ponsel Indonesia meminta pemerintah untuk secara tegas menindak peredaran dan impor ponsel ilegal di dalam negeri, lantaran selama ini sudah banyak merek ponsel ternama yang berinvestasi di Indonesia.
"Sekarang masih banyak barang-barang ponsel yang dijual tidak resmi. Jangan sampai ini bikin importir nakal bisa memasukkan lagi," ujar dia.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
