Liputan6.com, Bangkok - Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menyampaikan keterangan sembari berlinang air mata di pengadilan Bangkok. Ia menyatakan, tidak pernah berlaku tak jujur dalam kasus skema subsidi beras.
Yingluck menyebut, meski memakan dana besar, program skema subsidi besar menguntungkan mayoritas warga Thailand.
"Kebijakan beras sudah terbukti menguntungkan ekonomi masyarakat di akar rumput dan seluruh negara, ini tidak menyebabkan kerugian. Itu lah sebabnya, saya membuat skema beras ini bekerja," sebut Yingluck dalam sidang, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (1/8/2017).
"Skema beras ini adalah hal jujur dan benar," tambah adik dari Thaksin Shinawatra itu.
Sembari menetaskan air mata, perempuan tersebut mengatakan, ia adalah korban dari presekusi politik.
Baca Juga
Advertisement
"Saya tidak pernah meninggalkan tugas saya, atau melakukan tugas dengan tidak jujur. Saya tahu saya adalah korban permainan politik yang dalam," ujarnya.
Di luar ruang pengadilan, ribuan pendukung Yingluck berkumpul untuk memberi dukungan. Para pendukung, saat eks PM tersebut masuk ruangan, meneriakkan kata, "berjuang, berjuang, berjuang."
Jika terbukti bersalah, Yingluck akan dihukum penjara selama 10 tahun.
Yingluck dilengserkan lewat kudeta pada Mei 2014 lalu. Ia pun dilarang berpolitik selama lima tahun sejak 2015 lalu.
Meski dilarang berpolitik, keluarga Shinawatra adalah sosok populer dalam kancah politik Negeri Gajah Putih. Sejak 2001, kemenangan di pemilu Thailand selalu direngkuhnya.
Dalam skema subsidi beras, pemerintahan Thailand yang saat itu dipimpin Yingluck mengeluarkan kebijakan untuk membeli beras petani lokal di atas harga pasar. Namun, kebijakan itu ternyata jadi bumerang.
Musuh politik Yingluck menuduh skema ini tak berjalan sesuai rencana. Beras yang dibeli ternyata susah dijual kembali dan menyebabkan Thailand rugi besar.
Meski menyebabkan kerugian, Yingluck bersikeras mempertahankan kebijakannya itu.
Ketika namanya terseret kasus korupsi, Yingluck sampai mengirim surat pada PM Thailand Prayuth Chan-ocha untuk memberi tahu bahwa ada motif politik yang dibawa Jaksa Agung Thailand dalam masalah tersebut
