Liputan6.com, Teheran - Presiden Iran Hasan Rouhani sedang berada dalam tekanan. Usai kembali merebut kursi kepala negara ia dihadapkan dalam pilihan sulit.
Sejumlah pihak meminta Rouhani memilih menteri perempuan dalam kabinet barunya. Pasalnya, selama ini sang presiden dikenal sebagai ulama moderat di Iran.
Kabinet periode pertamanya, seluruh anggotanya adalah pria. Tetapi, Rouhani mendobrak tradisi dengan menunjuk seorang perempuan sebagai Wakil Presiden.
Tekanan untuk memilih menteri perempuan datang dari kelompok reformis yang merupakan pendukung setia Rouhani.
Namun, pengamat politik Iran serta kelompok reformis mencium gelagat, pria tersebut tidak akan memasukkan perempuan ke dalam kabinetnya nanti. Sebab, tekanan kelompok garis keras dan tradisional Iran begitu kuat terhadap Rouhani.
Baca Juga
Advertisement
Dalam pemerintahan sebelumnya, Wapres Rouhani untuk urusan perempuan dan keluarga Shahindokht Molaverdi, diterjang kritik serta penolakan dari kelompok garis keras. Bahkan, ancaman pun silih berganti datang.
Namun, Molaverdi begitu kuat menghadapi tekanan tersebut. Ia berhasil mempertahankan posisinya sampai masa jabatannya berakhir.
Pada April lalu Molaverdi menyatakan, jika Rouhani menang lagi, akan ada tiga orang perempuan yang duduk dalam kabinet.
Pernyataan Molaverdi direspons oleh Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht, yang mengatakan, ada kemungkinan, perempuan masih masuk dalam kabinet baru Rouhani. Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan itu.
"Jika tidak ada menteri perempuan, bukan berarti kita tidak menggunakan potensi perempuan yang ada dalam pemerintahan ini," ucap Nobakht.
"Wanita terus akan memainkan peran penting. Adalah sesuatu yang tidak adil bagi perempuan untuk terus berpikir untuk mengisi posisi menteri," ujar dia.
Aktivis HAM di Iran Ghoncheh Ghavami mengatakan, isu masuknya perempuan dalam kabinet Rouhani harus diperhatikan betul. Sebab, masalah gender adalah persoalan penting di negara tersebut yang belum tertangani maksimal.
"Sangat penting untuk merasa sensitif atas isu gender dan kebijakan mengenai feminisme dari pada hanya mengandalkan pada representasi deskriptif," sebut Ghavami.
"Tetap mempunyai menteri perempuan masih penting karena sistem politik di Iran terlalu berorientasi pada laki-laki," jelas dia.
Simak video berikut
