Liputan6.com, Denpasar - Partai Hanura akan melangsungkan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Bali pada 3-5 Agustus 2017. Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghadiri rapimnas tersebut.
Wakil Ketua DPP Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menyatakan, partainya akan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilu 2019. Ada beberapa alasan dukungan, salah satunya pada pembahasan presidential threshold di UU Pemilu, sikap Hanura sudah jelas sejalan dengan partai pendukung pemerintah lainnya.
Advertisement
"Dalam pengambilan keputusan presidential threshold posisi Hanura sudah jelas ingin mempertahankan norma-norma yang sudah berjalan di dalam sistem kepemiluan agar tidak diutak-atik, diubah sedemikian rupa. Meskipun ini baru pertama kali dan muncul perdebatan, tapi kan norma presidential treshold tetap penting," kata Pasek di Kantor Gubernur Bali, Rabu (2/8/2017).
Dia melanjutkan, dukungan kepada Jokowi itu dimaksudkan agar proses pembangunan yang sedang digencarkan pemerintah tetap berkesinambungan. Ia menilai pembangunan yang dilakukan era kepemimpinan Jokowi menyentuh kebutuhan rakyat secara mendasar.
Hanura, kata dia, juga ingin anggaran sebanyak mungkin dipakai untuk infrastruktur yang langsung dapat dinikmati rakyat di mana pun infrastruktur itu dibangun.
Pasek menuturkan, Jokowi juga berhasil membangun negeri ini di bawah banyak tekanan dan meski kebijakan yang diambil dianggap tak populer.
Bukan Terlalu Dini
Bagi Pasek, deklarasi dukungan yang akan dilakukan Hanura untuk Jokowi bukan merupakan keputusan terlalu dini. Sebaliknya, keputusan itu sudah tepat lantaran tahapan pemilu akan segera berjalan.
"Ini kan sudah dekat dengan tahapan pemilu. Karena begitu undang-undang ini dijalankan, itu kan kemudian tahapan akan segera dimulai. Pada saat itu partai politik sudah harus bersiap," kata dia.
Dia mengatakan, bagi Hanura, deklarasi dukungan ini juga bagian dari strategi politik mengadaptasi perubahan Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan.
Dia menampik jika Hanura akan menyodorkan nama kadernya untuk mendampingi mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Keseluruhan strategi karena serentak. Keserentakan ini perlu strategi yang harus dirancang dari awal. Kita baru memastikan bahwa keberlangsungan pemerintah ini tidak dalam posisi mengajukan cawapres. Soal itu lebih teknis, dengan posisi di dalam atau di luar pemerintah ini strategi harus berbeda," kata Pasek.
Saksikan video di bawah ini:
