Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diperbaiki soal layanan haji.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai saat ini layanan haji di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, Indonesia memiliki akumulasi dana haji mencapai Rp 90 triliun yan selama ini berada di Kementerian Agama (Kemenag).
"Tata kelola (haji) yang lama kan tidak optimal, buktinya kualitas haji kita kalau dibandingkan dengan Malaysia dari sisi pemondokan, akomodasi, pelayanan, ada yang memadai tapi belum semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Sekarang penyelenggaraan haji kita masih jauh dari kata baik," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Enny mengungkapkan, dalam penggunaan dana haji untuk infrastruktur, Indonesia juga dinilai belum bisa seperti Malaysia. Sebab, dana haji di Negeri Jiran tersebut telah dikelola dengan baik sejak lama. Sedangkan Indonesia baru akan memulai untuk memperbaiki tata kelola dana ini.
"Mereka (Malaysia) sudah selesai dengan tugas pokoknya. Penyelenggaraan hajinya sudah bagus, tata kelola sudah bagus. Sementara kita baru mulai mengakuntabelkan dana pengelolaan haji itu. Maka tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Malaysia," lanjut dia.
Oleh sebab itu, ketimbang menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur, lebih baik pemerintah fokus untuk memperbaiki tata kelola haji terlebih dulu.
"Kalau menurut skala prioritas ini masih belum beres, tanggungjawab dari pengelola hari ini belum beres, itu harusnya dibereskan dulu. Karena penggunaan dana haji untuk kepentingan jamaah haji harus diutamakan, itu bagaimana pemberangkatan, penyelenggaraan ibadah haji terselenggara sebaik-baiknya dulu," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan harus ada pembedaan antara investasi di bidang infrastruktur dan pembiayaan langsung untuk proyek infrastruktur. Dia bilang, itu memiliki makna yang berbeda.
Basuki menuturkan, dana haji sulit digunakan untuk pembiayaan langsung atau modal membangun infrastruktur. "Beda loh ya investasi dengan membiayai proyek beda, harus dibedakan. Kalau investasi jalan sudah jadi tolnya dibeli itu sehingga dia menghasilkan. Tapi kalau bangun jembatan pakai dana haji pasti tidak," ujar dia.
Basuki berpendapat, jika dana haji dipakai secara langsung, maka akan berisiko pada jemaah haji itu sendiri. Lantaran, calon haji akan terancam tak dapat pergi ke Tanah Suci. "Karena uangnya mandek, siapa nanti yang bayari hajinya berangkat. Itu menurut saya ya. Jadi investasinya, bukan biayai proyeknya," kata dia.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
