PAN Ambil Jalur Hukum Hadapi Tudingan Intoleran Viktor Laiskodat?

Berkenaan dengan itu, Viktor diminta untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

oleh Muhammad Ali diperbarui 04 Agu 2017, 13:21 WIB
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay saat diskusi 'Kebiri dan Hukuman Mati', Jakarta, Kamis (12/5). Hukuman kebiri jadi salah satu opsi pemerintah dalam mencanangkan Perppu soal perlindungan kejahatan seksual anak.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, pernyataan yang disampaikan Viktor Laiskodat telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat. Viktor menyebut ada empat partai, di antaranya PAN, yang seperti ingin mendirikan negara khilafah.

"Pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia. Bayangkan, partai-partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya. Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," ujar Saleh di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Berkenaan dengan itu, Viktor diminta untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan.

"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," ujar dia.

Dalam kaitan itu, PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.

"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silakan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut".

Sedangkan PAN, sejak awal beredarnya video itu sudah ada keinginan menempuh jalur hukum. Namun, sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf.

"Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," jelas Saleh.

Sebelumnya, sebuah video menampilkan Viktor Laiskodat tengah berpidato. Dalam pidatonya, Viktor berucap jika saat ini ada kelompok-kelompok di Indonesia seperti ingin mendirikan negara khilafah.

"Kelompok-kelompok ekstrimis ini ada mau bikin satu negara lagi, tidak mau negara NKRI, mau ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti senada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT ini partai nomer 1 Gerindra, partai nomer 2 itu namanya Demokrat, partai nomer 3 namanya PKS, partai nomer 4 namanya PAN. Situasi nasional partai ini mendukung para kaum intoleran," ucap Viktor dalam pidatonya.

Saksikan video menarik di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya