Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sedang mengkaji kenaikan pemberian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dari sebelumnya Rp 2 juta per tahun untuk rumah tangga miskin. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan makin cepat mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin (gini ratio).
"Kita sedang melakukan kajian apakah dengan cash (uang tunai) yang kita berikan sekarang ini sudah mempunyai dampak kuat untuk mengurangi ketimpangan," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Dari data Bappenas, gini ratio Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394 atau turun 0,8 poin dari posisi 0,402 di periode yang sama 2015. Di Maret ini, gini ratio turun 1,1 poin menjadi 0,397 dibanding periode 2015 yang sebesar 0,408.
Baca Juga
Advertisement
Penurunan gini ratio 2016 ini merupakan yang tertinggi sejak terjadinya krisis keuangan Asia dan penurunan tertinggi sejak 15 tahun. "Kita ingin pengurangan ketimpangan yang lebih cepat," kata Bambang.
PKH, lanjut Bambang merupakan program bantuan tunai bersyarat. Setiap tahun, setiap rumah tangga miskin mendapat jatah Rp 2 juta. Program ini sudah menjangkau sekitar 7 juta rumah tangga miskin. Bambang berkeinginan menyesuaikan jumlah bantuan uang tunai yang diterima.
"Kita sedang mengkaji besaran rupiah yang diberikan ke rumah tangga. Jumlahnya berapa tidak bisa sembarangan menaikkan dua atau tiga kali lipat, karena menghitung kemampuan anggaran negara," jelas dia.
Bappenas juga ingin menambah rumah tangga sasaran penerima PKH menjadi 10 juta penerima. "Tentunya kan akan ada penambahan anggaran. Jadi kita ingin memastikan penambahan anggaran punya dampak ke pengurangan ketimpangan," tutur Bambang.
Bambang berharap, PKH tersebut dapat berhasil seperti Bolsa Familia yang diberikan pemerintah Brasil. Program tersebut sukses menurunkan ketimpangan di Negeri Samba itu dari 0,4 menjadi 0,3.
"Inginnya seperti Bolsa Familia. Mereka memberikan lebih besar (uang tunai) daripada yang kita beri. Saya lupa angkanya, tapi kita harus melihat dulu tingkat daya beli di sini sama Brasil kan berbeda," kata Mantan Menteri Keuangan itu.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
