Liputan6.com, Jakarta Orasi politik Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat yang menyebut sejumlah partai sebagai pendukung ormas radikal terus menuai kecaman.
PAN NTT menilai, pernyataan Viktor Laskodat itu sengaja memprovokasi masyarakat NTT.
Advertisement
"Pernyataan itu seharusnya tidak boleh dikeluarkan apalagi politikus sekelas Viktor Laskodat," kata Wakil Ketua DPW PAN NTT, Emanuel Pasar di NTT, Jumat 4 Agustus 2017.
Emanuel mengatakan, PAN adalah partai yang sah secara konstitusional menempatkan Pancasila, UUD 1945 dan Bineka Tunggal Ika sebagai landasan ideologi berpolitik.
"PAN lahir dari rahim reformasi, menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan," tegas Emanuel.
PAN, kata dia, sungguh-sungguh memiliki komitmen kerakyatan maupun kebangsaan kerakyatan yang kuat. PAN adalah partai politik yang berdasarkan Pancasila, bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI.
"PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai negara khilafah seperti yang dituding Saudara Viktor Laiskodat. Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah final. Tidak boleh diubah lagi," imbuh Emanuel.
Dia menambahkan, PAN NTT telah berkoordinasi dengan DPP PAN untuk mengambil langkah hukum.
"Intinya PAN sudah berkomitmen untuk menempuh jalur hukum," kata Emanuel.
Dia mengimbau semua kader dan simpatisannya agar tetap tenang, tetap menjaga persaudaraan dan menciptakan kedamaian sebagaimana ikon NTT yakni Nusa Terindah Toleransi.
Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa 1 Agustus 2017, Ketua Fraksi Nasdem di DPR Viktor Laiskodat mengajak hadirin untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremisme dan pro-khilafah, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata dia.
Viktor melanjutkan, jika khilafah berdiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.
Sampai berita ini diturunkan, Viktor belum bisa dihubungi. Panggilan ke telepon genggamnya tidak diangkat.
Namun, menurut orang yang mengaku sekretaris Viktor , politikus Nasdem itu saat ini tidak bisa bicara karena masih berada di dapilnya.
"Pak Viktornya masih di dapil. Ini di sini sinyalnya susah. Tapi intinya gini, itu video sudah dipotong-potong, nanti bapak (Viktor) akan kasih klarifikasinya," ujar sang sekretaris tersebut kepada Liputan6.com.
Saksikan video di bawah ini:
