Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mempersiapkan penambahan jumlah penerima bantuan voucher pangan bagi keluarga miskin dari 1,4 juta rumah tangga menjadi 10 juta rumah tangga miskin pada tahun depan. Ini adalah bantuan pemberian beras masyarakat sejahtera (rastra) secara non tunai atau melalui voucher pangan.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengungkapkan voucher pangan yang sudah berjalan dengan menjangkau 1,4 juta rumah tangga miskin melibatkan pihak perbankan. Penerima manfaat dapat membeli beras dengan jatah Rp 110 ribu per bulan.
"Jatahnya masih sama Rp 110 ribu per bulan. Rastra non tunai melibatkan perbankan, mereka sudah siap. Diberikan uang untuk beli beras, misalnya beras seharga Rp 6 ribu hari ini, lalu besok mau beli yang harga Rp 12 ribu boleh," jelas Bambang di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Ia menjelaskan, voucher pangan untuk membeli beras bisa digunakan di toko-toko yang menjadi agen perbankan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menginginkan beras untuk rakyat miskin itu bisa membeli beras di mana saja.
"Bisa beli di mana saja. Presiden kan arahnya di pasar, warung rakyat, jadi tidak diarahkan ke satu toko saja. Itu kan menggunakan EDC, yang menjadi agen perbankan. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah," terangnya.
Bambang lebih jauh mengaku, TNP2K sudah siap dengan data penerima voucher pangan jika ditargetkan bertambah menjadi 10 juta rumah tangga miskin di 2018. Pasalnya data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 sudah mencakup 40 persen masyarakat terbawah, yakni sebanyak 25,7 juta rakyat miskin.
"Kalau diputuskan segitu (10 juta penerima), ya kita lakukan. Datanya kan ada sampai 25,7 juta, itu mencakup 40 persen kelompok terbawah. Kalau untuk rastra maksimal penerima 15,5 juta rumah tangga, itu 25 persen terbawah," jelas Bambang.
Menurutnya, data BPS periode 2015 ini tidak perlu di verifikasi ulang terlebih dahulu karena dianggap tidak banyak perubahan. "Mem-filternya sekarang lagi dirancang pengaduan individu, orang boleh datang. Kalau di verifikasi, orang ini dikeluarkan (sebagai penerima), masa kita keluarin kalau belum ada mekanisme untuk mengeluarkannya," paparnya.
Dengan voucher pangan tersebut, Bambang bilang, bantuan sosial akan lebih tepat sasaran. Data pemerintah diakuinya, memiliki akurasi 85 persen. Ia pun mengaku, masih ada kendala error.
"Dari sisi jumlah data semua, sasaran rumah tangga mudah-mudahan tepat semua. Namanya buatan orang, pasti ada yang tidak tepat. Akurasi data kita 85 persen, jadi masih ada error. Tapi dibanding negara lain yang menggunakan sistem yang sama, seperti Meksiko (akurasi) 60 persen, kita masih oke," tegas Bambang.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
