Teroris di Poso Tinggal Tujuh sampai Delapan Orang

Anggota Komisi VIII DPR Jalaludin Rahmat meminta penjelasan Kapolda Sulteng terkait situasi keamanan di Poso dan ancaman terorisme.

oleh nofie tessar diperbarui 08 Agu 2017, 18:25 WIB
Anggota Komisi VIII DPR Jalaludin Rahmat meminta penjelasan Kapolda Sulteng terkait situasi keamanan di Poso dan ancaman terorisme.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Jalaludin Rahmat meminta penjelasan Kapolda Sulteng sehubungan dengan situasi keamanan di Poso dan ancaman terorisme. Hal itu dikatakannya dalam pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR dengan Pemprov. Sulteng beserta jajarannya, di Palu, Sulteng, dalam masa reses DPR baru-baru ini.

Dalam kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Noor Achmad dan diterima Asisten I Pemprov. Sulteng Arif Latjuba, politisi PDI Perjuangan mempertanyakan situasi terakhir di Poso. Mewakili Kapolda Sulteng, pejabat Polri yang hadir dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa kondisi Sulteng masih sangat kondusif meski Polri bersama TNI hingga kini masih mengadakan Operasi Tinombala. Operasi yang digelar sejak tahun 2016 lalu, teridentifikasi ada sebanyak 38 teroris, kini tinggal 7 atau 8 orang yang belum ditangkap, selebihnya berhasil dilumpuhkan baik tewas mapun ditangkap

Menurut pejabat Polda Sulteng tersebut, Operasi Tinombala hingga kini masih berlangsung, dan berharap sisa-sisa teroris itu akan segera menyerahkan diri. Dengan demikian, Poso yang selama ini dikenal sebagai daerah luar biasa, akan kembali dalam situasi normal. Padahal, sebetulnya kelompok teroris hanya beberapa orang saja, bahkan di luar Poso banyak destinasi wisata yang bisa dinikmati masyarakat.

Kepada Tim Komisi VIII, dijelaskan pula, dalam operasi ini ada satgas-satgas yang membantu kepolisian mengungkap kegiatan teroris. Satgas ini bisa membantu kepolisian yang telah memiliki Babinkamtibmas yang bertugas di setiap wilayah/satu desa. Ini sangat membantu kepolisian, tanpa mengangkat pejabat pegawai baru dengan menggunakan polisi yang bertanggungjawab serta menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.

Operasi Tinombala dilakukan terbatas kepada kelompok-kelompok dianggap radikal dengan program deradikalisasi. “ Ini sangat membantu, apalagi personil polisi lebih memahami, tinggal dilatih menambah pemahaman agama. Dengan cara ini biaya bisa lebih hemat, tidak harus menambah pegawai baru program deradikalisasi berjalan sekaligus membantu aparat Kanwil Kemenag,” katanya menambahkan.


(*)

 

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya