Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencari pendanaan untuk proyek infrastruktur. Salah satunya melalui skema sekuritisasi aset.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Dewan Komisioner OJK di Istana Negara.
"Presiden tadi meminta supaya OJK memfasilitasi munculnya instrumen-instrumen baru. Tadi sekuritisasi supaya lembaga keuangan atau BUMN bisa berinovasi pada instrumen pembiayaan dan tentu dalam hal ini OJK bisa untuk bisa mendukungnya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Sri Mulyani menjelaskan, setidaknya ada dua BUMN yang akan melakukan sekuritisasi asetnya, yaitu PT PLN dan PT Jasa Marga. Presiden Jokowi meminta OJK untuk mendukung hal tersebut.
"Kebetulan dari Pak Hoesen (OJK), dari capital market, memang ada launching yang dilakukan dan itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden, karena ada sekuritisasi dari dua BUMN dan satu plus," lanjut dia.
Menurut Sri Mulyani, sekuritisasi aset yang dilakukan oleh BUMN dinilai penting sebagai salah satu instrumen pembiayaan infrastruktur panjang panjang. Terlebih PLN dan Jasa Marga mengurusi masalah kelistrikan dan jalan tol yang menjadi bagian dari proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.
"Jadi maksudnya Bapak Presiden menyambut gembira adanya hal ini, karena sekarang sudah ada konkret realisasi dan berharap untuk OJK akan terus mendukung upaya untuk menghidupkan berbagai macam instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang atau menengah. Dan kemudian juga menarik investor sehingga seluruh proyek-proyek infrastruktur yang dimiliki bisa berjalan dan bisa didanai langsung oleh masyarakat. Itu tadi yang disampaikan," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menyatakan, untuk Jasa Marga menargetkan mampu meraup modal sebesar Rp 2 triliun dari sekuritisasi. Sementara PLN berharap mendapat suntikan modal yang lebih besar dari skema tersebut, yaitu Rp 10 triliun.
"Jasa Marga dan PLN itu bentuknya... Jasa Marga targetnya Rp 2 triliun, kalau PLN hampir Rp 10 triliun. Yang Bandara Kertajati bentuk produknya nanti RDTP (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) itu sekitar Rp 1 triliun," tandas dia.
Advertisement
