Liputan6.com, Jakarta Semakin sulitnya memperoleh tanah terjangkau untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi juga dikeluhkan pengembang rumah subsidi di Sumatera Utara. Sebagian besar lahan di daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Medan terus melambung akibat tidak adanya kontrol dari pemerintah. Akibatnya, lokasi perumahan subsidi untuk MBR semakin menjauh dari pusat-pusat kota.
“Oleh karena itu, kami sangat mendukung rencana Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN untuk membentuk bank tanah di seluruh daerah yang salah satunya untuk perumahan rakyat,” ungkap Direktur Utama Cendana Karya Graha Group, Dhody Thahir kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Sebenarnya, ungkap dia, banyak lahan di sekitar Kota Medan yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah subsidi. Namun, lahan-lahan idle itu dikuasai perusahaan milik negara yang seharusnya bisa saja dialihfungsikan untuk perumahan.
Dia memberi contoh tanah-tanah eks PTPN bisa dijadikan land banking. Hal tersebut sudah diusulkan lama, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan berarti.
Padahal, demi keberpihakan kepada rakyat, bisa saja 30 persen lahan PTPN II itu dikerjasamakan dengan pengembang melalui pola B to B, atau pengembang membeli dengan harga lebih murah karena akan dibangun rumah MBR.
Menurut Dhodi, Program Sejuta Rumah (PSR) kuncinya berada di tangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ia juga menyerahkan masalah penyediaan lahan kepada pemerintah. Namun pengembang menyerahkan diri untuk membantu tanggung jawab menyediakan hunian bagi MBR.
“Membangun rumah subsidi itu dari segi untung tentu jauh sekali dari membangun proyek komersial. Tetapi ini adalah pengorbanan untuk membantu pemerintah,” ujar pengembang yang sudah 20 tahun berpengalaman membangun perumahan bersubsidi tersebut.
Cendana Karya Graha tahun ini diperkirakan dapat membangun sekitar 5.000 unit rumah subsidi di sejumlah lokasi antara lain di Namorambe dan TanjungMorawa (Deliserdang) dan di Langkat.
“Terus terang, sekarang situasi pasar sekarang kurang menguntungkan. Namun, kami akan membangun terus rumah subsidi. Setidaknya sekarang sudah terbangun sekitar 2.000 unit,” kata Dhody Thahir yang juga Wakil Sekjen DPP Realestat Indonesia (REI) itu.
Selain ketersediaan lahan, masalah lain yang jadi kendala bagi pembangunan rumah subsidi di Sumut adalah banyaknya calon pembeli yang tidak lolos BI Checking karena memiliki banyak pinjaman kredit konsumsi sehingga dianggap tidak bankable.
“Banyak yang di-reject bank. Kalau yang diwawancara misalnya 100 orang, yang lolos paling 10 orang. Terutama untuk pasar PNS, biasanya kalau SK-nya sudah keluar langsung diagunkan, sehingga setengah gajinya sudah untuk bayar cicilan. Kasus seperti ini banyak sekali, sehingga perlu ada aturan lebih longgar tanpa mengabaikan sikap kehati-hatian untuk mendorong realisasi PSR,” harap Dhody.
Solusi lain, dia mendorong agar uang muka bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi dibantu oleh Bank Dunia sehingga membantu keterjangkauan masyarakat.
Terkait perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi, dia melihat sebagian besar kepala daerah belum melakukan terobosan berarti. Terbitnya PP No 64 Tahun 2016 juga belum banyak memberi pengaruh.
Menurut Dhody, pengembangan melalui DPD REI Sumut sudah memberitahukan mengenai regulasi untuk mempermudah perizinan bagi rumah MBR. Namun, komitmen kepada daerah tidak banyak berubah.
Tonton video menarik berikut ini:
