Pelajaran soal Pajak Diajarkan di Sekolah pada 2018

Ditjen Pajak tengah finalisasi kurikulum perpajakan untuk bisa diajarkan di berbagai sekolah di Indonesia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 11 Agu 2017, 12:43 WIB
Pajak Bertutur di Ende (Foto: Ilyas/Liputan6.com)

Liputan6.com, Ende - Direktorat Jendral Pajak (DJP) tengah melakukan finalisasi kurikulum perpajakan untuk bisa diajarkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Ini merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti mengenai Gerakan Sadar Pajak pada 2014.

Tahun 2016 Kemenristekdikti menerbitkan paket pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum ke perguruan tinggi atau sederajat yang di dalamnya ada pemahaman tentang pajak secara berulang.

"Untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan sebagai kurikulum. Jadi Pajak Bertutur ini menjadi kick off saja," kata Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama usai pelaksanaan Pajak Bertutur di Taman Renungan Soekarno, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (11/8/2017).

Dengan dimasukkannya dalam kurikulum ini, setiap sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) hingga SMA akan lebih paham arti penting pajak.

Mekar menambahkan, saat ini lebih dari 70 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Karena itu, masa depan perpajakan RI akan menentukan percepatan pembangunan Indonesia.

"Jadi kurikulum ini sudah ada koordinasi dengan Kemendikbud, harusnya akan mulai diterapkan di tahun ajaran selanjutnya, yang akan terjadi di 2018," ujar dia.

Seperti diketahui, Direktorat Jendral Pajak (DJP) hari ini menggelar Pajak Bertutur serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Bertempat di Taman Renungan Soekarno, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yang menjadi penyelenggara, Pajak Bertutur ini dilaksanakan bersama siswa siswi SD 01 dan 09 Ende.

Mekar mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki bonus demografi. Upaya ini sebagai bentuk memanfaatkan bonus demografi tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan pajak.

"Maka dari itu, kita mencoba menyelenggarakan Pajak Bertutur ini demi menanamkan pentingnya pajak mulai dari anak-anak, karena merekalah generasi emas bangsa ini," kata Mekar.

Mekar menambahkan, ini merupakan upaya DJP dalam berkontribusi membangun bangsa melalui pendidikan, bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. (Yas)

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya