Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, warga rumah susun (rusun) yang mampu namun menunggak iuran akan diusir oleh Pemprov DKI. Kebijakan tersebut tidak diterapkan bagi penghuni rusun korban gusuran.
"Kita akan kategorisasi, yang kita identifikasi itu penghuni lama yang bukan relokasi. Yang relokasi lain lagi. Yang prioritas yang bukan warga relokasi," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Advertisement
Saat ini, kata Djarot, ada sekitar 11.000 kepala keluarga yang mengantre untuk dapat menempati rusunawa milik Pemprov DKI. Sedangkan penunggak sewa berjumlah 9.000 kepala keluarga atau senilai Rp 32 miliar.
Djarot menyebut bila benar ada warga tidak mampu membayar rusun, maka DKI akan membantu.
"Yang tidak mampu, betul kaum duafa kami bantu, lewat Bazis bisa juga lewat dana kami. Tapi bagi yang kasih kuat bekerja, memang sengaja tidak membayar memenuhi kewajiban kami persilakan untuk meninggalkan karena banyak yang antre," tandas Djarot.
Saksikan video di bawah ini:
