Liputan6.com, Jakarta DPR RI mendesak berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah untuk mendukung program pemerintah provinsi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (F-PG) mengatakan bahwa banyak persoalan yang menghambat kemajuan Sulawesi Utara dikarenakan BUMN yang ada kurang bersinergi dengan pemerintah setempat.
"DPR mendukung program pemerintah Sulawesi Utara, khususnya di bidang pariwisata yang akan mendatangkan 10.000 turis yang harus menyediakan fasilitas Airport yang betul-betul mendukung. Karena itu kami akan minta BUMN Angkasa Pura I untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan rencana tersebut," ungkap Bowo pada pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (9/8)
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan bahwa target yang diajukan pemerintah mengenai masuknya turis yang masuk ke Sulawesi Utara sejumlah 10 ribu orang mengalami beberapa kendala, antara sistem imigrasi yang secara kesiapan belum sesuai dengan standar.
"Ada penerbangan datang jam enam pagi tetapi petugas baru datang jam delapan, sehingga turis internasional harus menunggu dua jam. Dari awal pelayanan ini sudah tidak memenuhi," ungkap Olly.
Advertisement
Dijelaskannya keadaan ini terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan ketidaktersediaan ruang istirahat untuk petugas. Selain itu Olly mengeluhkan masih sering terjadi pemadaman listrik di Sulut.
“Bagaimana kita mau dorong UMKM, kalau listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih terdapat kekurangan supply listrik di beberapa tempat,” ungkap Olly lagi.
Keluhan ini langsung disampaikan anggota Komisi VI Vanda (F-PDI Perjuangan) Sarundajang di pertemuan selanjutnya dengan BUMN Sulawesi Utara yang dihadiri antara lain PLN, Pertamina dan Bulog.
"Selama ini masih belum tergambar, tidak disebutkan benar-benar kendalanya apa, maintenance nya kah, mesin-mesin yang usang dari zaman Belanda atau genset apa yang harusnya diganti. Perlu solusi nyata, karena setiap kami datang ke masyarakat selalu ujung-ujungnya permasalahan tentang PLN," ujar Vanda yang merupakan anggota dewan Dapil Sulut.
Sebelumnya pemerintah pusat telah membantu mengirimkan Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 120 Mega Watt (MW) milik Turki untuk mendukung listrik di Sulut dan Gorontalo. Tetapi di kemudian hari ternyata pemadaman listrik masih saja terjadi.
"Jadi mohon perhatian PLN jangan selalu menyalahkan faktor luar seperti pohon tumbang, angin ribut dan sebagainya dalam masalah ini. Kalau perlu semua duduk bersama untuk menemukan permasalahan dan apa-apa yang sebenarnya dibutuhkan," pungkas Vanda.
(*)
