Liputan6.com, Bogor - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk proyek percontohan (pilot project) kredit ultra mikro di bawah Rp 10 juta. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Poyek percontohan kredit ultra mikro resmidiluncurkan Sri Mulyani di Desa Pasir Angin, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, pada Senin ini (14/8/2017).
Program pembiayaan ultra mikro merupakan penyaluran kredit di bawah Rp 10 juta bagi para pedagang kaki lima, nelayan pesisir, pedagang asongan, dan usaha ultra mikro lainnya.
Baca Juga
Advertisement
"Ada usaha yang tidak tersentuh Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka ada program ultra mikro di bawah Rp 10 juta. Yang mau pinjam Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 7 juta. Bayarnya bisa dicicil," terang Sri Mulyani.
Program ultra mikro ini merupakan inisiasi dari Kementerian Keuangan. Bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial.
"Ini ada anggarannya Rp 1,5 triliun di APBN-P 2017. Anggaran tersebut ada di Kemenkop UKM, KKP, Kemensos, Kemenkominfo untuk bangun sistem informasi. Semua pinjaman akan dicatat," terangnya.
Penyaluran kredit ultra mikro tersebut, kata Sri Mulyani melalui PT Bahana Ventura (BAV), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian, dan beberapa koperasi, yakni Komida dan AKR.
Bukan hanya melakukan penyaluran, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga melakukan pendampingan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menjalankan usahanya dan menaikkan kesejahteraannya.
"Pilot project ini bisa meluncur dan diharapkan kita bisa melihat hasilnya. Jika dampaknya positif, pemerintah bisa menaikkan anggarannya (ultra mikro) di masa yang akan datang. Masyarakat diharapkan juga makin guyub, saling membantu, ekonomi yang dibangun secara kuat dari masyarakatnya, membuat negara kuat," kata Sri Mulyani.
Bupati Bogor, Nurhayanti menuturkan, pemerintah pusat tidak salah memilih pilot project usaha mikro di Desa Pasir Angin, Bogor. Jumlah penduduk di Bogor mencapai 5,6 juta jiwa atau lebih rendah dari Singapura. Terdiri dari 434 desa atau kelurahan.
"Usaha mikro, kecil, dan menengah di Bogor hampir 710 ribu usaha. Rata-rata ini pelaku usaha adalah kaum ibu. Dari jumlah itu, hampir 93 persen adalah usaha mikro, jadi kontribusinya terbesar terhadap pendapatan daerah Bogor," jelasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, OJK sudah cukup lama mengupayakan memberikan akses pembiayaan ke masyarakat kecil di daerah yang selama ini tidak tersentuh lembaga keuangan.
"Daripada uang ditaruh di bawah bantal, lebih baik disimpan di lembaga keuangan bank dan non bank. Kita akan beri edukasi, pendampingan, memberi pemahaman bagaimana cara pinjam uang sehingga program inklusi keuangan dapat merambah seluruh jaringan masyarakat," pungkas Wimboh.
Tonton video menarik berikut ini:
