Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rumah dinas DPR sudah relevan. Beberapa waktu lalu, Kalla mengusulkan agar anggota DPR menggunakan rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.
Dengan begitu, DPR tidak perlu membangun apartemen. Menurut Sudding anggota DPR terkendala bila harus tinggal di Kalibata. Jaraknya ke DPR dinilainya terlalu jauh.
Advertisement
"Yang menempati Kalibata itu kebanyakan tenaga ahli, bukan anggota dewan, karena kejauhan," ucap Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Anggota DPR memilih tinggal di lokasi lain yang lebih dekat ke DPR.
Dia menuturkan, pembangunan apartemen bisa dilihat dari sisi posiitif. Syaratnya, lanjut Sudding, proyek itu dianggap sebagai kebutuhan dalam rangka mengintegrasikan gedung Parlemen dan meningkatkan efektifitas DPR.
"Karena kita merasakan bahwa perumahan Kalibata cukup makan waktu lama. Ketika teman-teman beraktivitas dan juga biaya pemeliharaan cukup tinggi dan biaya banyak tersedot kesitu," jelas Sudding.
Meski demikian, masih kata dia, perlu kajian lebih dalam terkait hunian bagi anggota DPR. Hasilnya perlu diselaraskan dengan anggaran pemerintah.
"Perlu kajian karena menyangkut anggaran dan pemerintah tengah giat-giatnya melakukan pembangunan," pungkas Sudding. Wacana apartemen bagi Anggota DPR menyeruak seiring peningkatan anggaran DPR tahun 2018. Apartemen disebut-sebut akan menggantikan fungsi rumah dinas DPR.
Saksikan Video Menarik di Bawah ini:
