Jokowi Ingin Penduduk Dapat Layanan Infrastruktur lewat Dana Desa

Melalui dana desa, pemerintah berharap akan timbul kegiatan ekonomi yang bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

oleh Septian Deny diperbarui 16 Agu 2017, 12:44 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi salam usai berpidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang tersebut beragendakan mendengar pidato Presiden Jokowi selaku Kepala Negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa setiap tahun. Hal tersebut agar masyarakat di wilayah terpencil bisa merasakan pelayanan infrastruktur dasar, seperti air bersih.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR.

"Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Melalui dana ini, lanjut Jokowi, pemerintah berharap akan timbul kegiatan ekonomi yang bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. "Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian," kata dia.

Selain itu, sebagai wujud untuk komitmen pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi di desa, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun ini. ‎"Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp 60 triliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dana desa yang digelontorkan pemerintah akan menjadi penggerak roda ekonomi di daerah. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, khususnya di pasar modal.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Keberadaan dana sebesar ini bisa menimbulkan efek ekonomi hingga meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan.

‎"Seperti diketahui bahwa pemerintah bahkan telah mengalokasikan hampir Rp 60 triliun. Dan sekarang ada dana dana desa yang bisa dipakai untuk membangun desa dan tentunya dari sisi kegiatan itu bisa menimbulkan dampak pendapatan meningkat pedesaan," ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Jika pendapatannya meningkat, menurut dia, masyarakat di daerah memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Salah satu instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat yaitu pasar modal.

"Karena itu, pendapatan mereka diharapkan bisa meningkat. Dengan pendapatan naik, mereka bisa menabung dan berpartisipasi. Saya tentu berharap ini bisa jadi salah satu bentuk rasa memiliki kepada pasar modal dan ini perlu ditunjang dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bisa listing perusahaan kita," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya