Liputan6.com, Jakarta - Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR serta penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, kecuali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
Dari pengamatan Liputan6.com di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017), Menteri Rini tak terlihat hadir sejak pagi di Sidang Tahunan MPR. Sampai pada acara pidato kenegaraan di depan DPR/DPD RI, Rini belum tampak.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN, Ferry Andrianto membenarkan absennya Menteri Rini di acara penting tersebut. Ia mengaku, Rini sedang melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. "(Bu Rini) tidak hadir. Beliau ke Maluku Utara," ujarnya kepada wartawan.
Baca Juga
Advertisement
Padahal sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dan penyampaian Nota Keuangan serta RAPBN 2018 menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-72. Terlihat hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan lainnya. Juga dihadiri Kepala Polri, Panglima TNI, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta masih banyak lainnya.
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan seperti kemiskinan dan ketidakadilan, kemudian tantangan ketidakpastian global. "Dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalis, dan terorisme," tuturnya.
Dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. "Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," tuturnya.
Jokowi mengajak seluruh lembaga negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa. "Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Jokowi.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
