Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan langkah-langkah antisipasi penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Utara Jakarta melalui program Quick Win Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Pelaksanaan program Quick Win yang ditargetkan selesai pada 2019 ini melalui berbagai upaya, seperti pertama adalah pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 km. Kedua penyediaan air bersih sebesar 3.500 liter per detik sebagai kompensasi pengambilan air tanah dalam rangka pengendalian penurunan muka tanah.
Ketiga pengelolaan drainase dan pengolahan air limbah melalui program Sanimas dan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal. Keempat program Jakarta Sewerage System.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, salah satu penyebab turunnya permukaan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya menambah pasokan kebutuhan air baku DKI Jakarta melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Baca Juga
Advertisement
Untuk menambah pasokan air baku Jakarta akan dibangun SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 4.200 liter per detik.
Nantinya, setelah tercukupinya kebutuhan air baku DKI Jakarta yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian, Pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tegas untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta. Waduk Karian sendiri saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada 2019.
Sri Hartoyo menambahkan, sebagai bagian dari Quick Win NCICD, Kementerian PUPR juga tengah membangun pengolahan air limbah melalui perpipaan di Jakarta. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu atau Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona.
Dari 15 zona, pengelolaan limbah terpadu tersebut akan diawali pembangunannya di zona 1 yang berlokasi di Pluit dan zona 6 di Duri Kosambi.
"Zona 1 dan zona 6 adalah prioritas dan sudah ada lahan disiapkan untuk pembangunannya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta" jelasnya.
Pembangunan di Zona 1 dibangun di atas lahan seluas 4,901 hektare dengan kapasitas 198.000 m3 limbah per hari. Sedangkan zona 6 di daerah Duri Kosambi, dengan luas sekitar 5,875 hektare dengan kapasitas 282.000 m3 per hari.
Ditargetkan selesainya IPAL terpadu pada 15 zona tersebut pada tahun 2035, akan mampu melayani pengolahan air limbah Jakarta hingga 90 persen.
Kementerian PUPR juga akan bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan IPAL komunal dan program Sanimas. Dengan demikian membantu mengurangi pencemaran air tanah dan sungai-sungai di Jakarta akibat pembuangan air limbah.
“Saat ini untuk pembangunan zona 1 dan zona 6, dalam tahap pembuatan detil desainnya (detail engineering design). Biaya untuk pembangunan zona 1 dibutuhkan dana sebesar Rp 8,1 triliun dan zona 6 sebesar Rp 8,7 triliun yang berasal dari pinjaman Jepang,” ungkap Sri.
Penanganan jangka pendek yang bersifat mendesak dilakukan melalui pembangunan tanggul pesisir pantai melalui perkuatan dan peninggian tanggul pantai dan tanggul muara sungai sepanjang 20 kilometer (km).
Pengamanan pantai untuk mencegah banjir rob tersebut totalnya mencapai 120 km, yang terdiri dari tanggul pantai dan tanggul muara di mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah sepanjang 20 km dan saat ini tengah dikerjakan sepanjang 4,5 km.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
