Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang berasal dari utang untuk menutup defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Defisit fiskal terjadi karena belanja lebih tinggi dibanding pendapatan. Ini disebabkan Indonesia memiliki program prioritas untuk mengejar ketertinggalan, salah satunya pembangunan infrastruktur.
Pernyataan tersebut menanggapi total utang pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.779,98 triliun hingga akhir Juli 2017. Realisasi tersebut naik Rp 73,47 triliun dibanding posisi Rp 3.706,52 triliun sampai dengan Juni 2017.
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah menyusun desain APBN untuk merangsang atau menstimulasi ekonomi nasional, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Belanja pemerintah diarahkan untuk program prioritas, termasuk membangun infrastruktur.
"Banyak sekali belanja yang diprioritaskan untuk mengejar banyak sekali ketertinggalan, yakni indikator pembangunan yang kita inginkan maupun menjadikan Republik ini makin kuat, itulah konsekuensinya (utang)," kata Sri Mulyani usai Perayaan HUT RI ke-72 di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Ia menegaskan, defisit fiskal yang dibiayai dari utang telah didiskusikan secara matang dan disetujui oleh DPR. Pemerintah juga akan mengelola utang secara hati-hati. "APBN ada defisit sudah disetujui anggota dewan dan kita terus mengelola (defisit dan utang) secara baik," ucap Sri Mulyani.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 326,9 triliun atau 2,62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di outlook APBN Perubahan 2017. Sedangkan defisit makin mengecil di Rancangan APBN 2018 yang diperkirakan Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB.
Tonton video menarik berikut ini:
