Liputan6.com, Jakarta - Pendiri sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya, akhirnya angkat bicara soal ketok palu roadmap (peta jalan) e-commerce Indonesia.
Ia mengaku, pihak Tokopedia menyambut positif langkah pemerintah yang baru saja meresmikan roadmap e-commerce dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi XIV.
"Tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari pemerintah, pasti (e-commerce lokal) enggak akan bisa jalan. Dengan adanya keaktifan dari pemerintah untuk mengawal pergerakan e-commerce indonesia, saya yakin kita bisa leap frog (melompat lebih tinggi)," ujar William kepada Tekno Liputan6.com di acara HUT ke-8 Tokopedia, Kamis malam (18/8/2017).
Dengan diberlakukannya roadmap e-commerce, William berharap industri e-commerce Indonesia bisa selangkah lebih maju seperti Tiongkok.
Ia mengambil contoh, Tiongkok saja transaksi online-nya bisa menyentuh 14 persen pada 2017, 1 dari 7 transaksi bisa dilakukan secara online. Sementara, Indonesia sendiri 1 dari 100 transaksi baru bisa dilakukan online.
Baca Juga
Advertisement
"Tiongkok itu bisa begitu cepat perkembangannya karena infrastruktur offline tidak terlalu bagus, jadi orang-orang lari ke online untuk percepatan kemudahan hidup," tandas William.
"Nah, bayangkan Tokopedia bisa kerja sama dengan pemerintah pusat dan kota-kota setempat, memberdayakan semua UKM dari seluruh Indonesia, dan mengakselerasi pertumbuhan itu nggak hanya melayani ke Indonesia tapi ke seluruh dunia. Saya yakin (industri e-commerce) Indonesia bisa naik kelas," ia menambahkan.
Lantas, meski roadmap e-Commerce sudah berjalan, apakah Tokopedia merasa keberatan dengan poin yang sudah ditetapkan?
William mengaku Tokopedia tidak sama sekali keberatan dengan semua poin yang tertera di roadmap. Justru, pihaknya benar-benar mengapresiasi dengan roadmap tersebut.
"Saya pikir ini bisa jadi walk-in progress roadmap-nya, Tokopedia juga terlibat aktif karena kami diajak menjadi pihak yang memberikan masukan," pungkas William.
Sekadar informasi, roadmap e-commerce ditetapkan pemerintah sebagai program nasional. Adapun hasil di antaranya meliputi poin logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, dan keamanan siber.
(Jek/Cas)
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
