Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ada alasan kuat kenapa proyek pembangunan infrastruktur banyak digarap BUMN. Hal ini agar ada kepastian terkait pengerjaan dan waktu penyelesaian infrastruktur tersebut.
Rini mencontohkan, Tol Trans Jawa merupakan proyek yang sudah diinisiasi sejak 20 tahun lalu. Namun, baru pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) megaproyek tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Trans Jawa sudah dari 20 tahun enggak selesai-selesai. Jadi Waskita beli saja izinnya. Kita beli lagi, padahal suratnya dari pemerintah, dibeli lagi oleh BUMN," ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, hal tersebut karena selama 20 tahun proyek tersebut dipegang swasta. Jika proyek tersebut tidak beli kembali oleh pemerintah dan dikerjakan BUMN, maka pada 2019 tol tersebut tidak akan tersambung hingga Banyuwangi.
"Jadi kalau dibilang kenapa BUMN melulu? Jalan tol kalau kita tidak beli balik dari pengusaha 2018 tidak bakal nyambung. Delapan ratus kilometer kita beli. Di 2018 (tersambung) sampai Probolinggo, 2019 sampai Banyuwangi," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi porsi badan usaha milik negara (BUMN) dalam proyek infrastruktur di dalam negeri. Hal ini menyusul permintaan Bank Dunia yang menginginkan agar pihak swasta mendapatkan porsi yang lebih besar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan keluhan dari investor swasta terkait porsi BUMN yang dinilai terlalu besar.
"Peran BUMN yang dianggap terlalu besar. Banyak sekali. Menurut Beliau (Jokowi), Beliau mendengarkan dari semua dari investor. Misalnya BUMN mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya," ujar dia dalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (27/7/2017).
Dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, ujar Basuki, Presiden Jokowi juga mendapatkan keluhan yang serupa. Bahkan, Kim meminta agar pemerintah Indonesia memberikan porsi yang lebih besar kepada swasta.
"World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama," ucap dia.
Namun menurut Basuki, hal ini akan terus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sebab, Menteri BUMN Rini Soemarno juga belum memiliki data yang pasti terkait porsi BUMN ini.
"Persepsinya begitu, Bu Menteri belum memberikan datanya. Seberapa besar sih, apa iya besar sekali. Itu belum tahu, tapi persepsinya akan begitu," kata dia.
Tonton video menarik berikut ini:
