Liputan6.com, Skopje - Pemerintah Serbia menarik seluruh staf kedutaan berikut duta besarnya dari Makedonia. Keputusan ini diambil di tengah klaim adanya "aktivitas intelijen ofensif" terhadap Beograd.
Seperti dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (22/8/2017), Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan, penarikan staf kedutaan dari Skopje dilakukan setelah muncul laporan intelijen tentang "tindakan yang sangat ofensif" yang direncanakan untuk melawan kepentingan Serbia di Makedonia.
Advertisement
Belum ada penjelasan spesifik terkait dengan hal tersebut. Namun, Presiden Vucic menegaskan, semuanya akan terang benderang dalam 10 hari ke depan.
Penarikan staf kedutaan ini pertama kali diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Makedonia yang mengaku tidak mengetahui alasan di balik keputusan Serbia tersebut.
Hubungan dua negara di Balkan ini memburuk pada April, setelah muncul laporan media bahwa seorang perwira intelijen Serbia berada di parlemen Makedonia saat terjadi demonstrasi berujung kericuhan. Dalam peristiwa itu, sejumlah pejabat dipukuli oleh para demonstran, termasuk Perdana Menteri Zoran Zaev.
Presiden Vucic menuturkan bahwa Beograd akan terus mengembangkan hubungan baik dengan Makedonia, tapi "hubungan ini harus didasarkan pada prinsip saling menghormati".
Dalam peristiwa terpisah, Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic mengatakan kepada kantor berita Tanjug bahwa pekan depan, sejumlah staf kedutaan juga duta besar akan kembali ke Skopje.
Dukungan terhadap Kosovo
Langkah yang diambil Serbia bertepatan dengan laporan bahwa Makedonia mendukung keanggotaan Kosovo di UNESCO. Kosovo merupakan bekas provinsi di Serbia.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008 atau nyaris satu dekade setelah serangan udara NATO yang memukul mundur pasukan Serbia dan menghentikan kekerasan berdarah terhadap etnis Albania. Hampir sepertiga penduduk Makedonia adalah etnis Albania.
Serbia menolak klaim kemerdekaan Kosovo dan dengan keras menentang upayanya untuk bergabung dengan organisasi internasional.
Kosovo sendiri telah diakui oleh 114 negara termasuk Makedonia dan 23 anggota Uni Eropa. Namun, sekutu Serbia, yakni Rusia dan China, masih memblokir keanggotaan penuh Kosovo di PBB.
Menlu Serbia Ivica Dacic mengatakan bahwa niat Makedonia untuk mendesak keanggotaan Kosovo di UNESCO dapat memperparah hubungan antara Beograd dan Skopje.
Sementara itu, pemerintah Makedonia mengatakan bahwa pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Serbia. Namun, Makedonia akan memberikan suara sesuai dengan mayoritas negara Uni Eropa mengenai keanggotaan Kosovo di UNESCO.
Mempertahankan hubungan baik dengan tetangga merupakan persyaratan utama bagi enam negara di Balkan Barat, termasuk Kosovo, Makedonia, dan Serbia untuk mendapat keanggotaan di Uni Eropa.
Ketika ditanya apakah penarikan seluruh staf kedutaan di Skopje terkait dengan keanggotaan Kosovo di UNESCO, Vocic tidak menjawabnya secara langsung. Ia hanya mengatakan, "Tugas kami adalah melindungi kepentingan Serbia tanpa mengganggu kepentingan negara lain."
Saksikan video berikut:
