Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke objek wisata Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Objek wisata ini mulai terkenal setelah sejumlah orang mengunggah fotonya di Umbul Ponggok melalui media sosial.
Kedatangan Sri Mulyani ini langsung disambut oleh Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono. Bahkan, sebelum berbincang-bincang, Sri Mulyani sempat mengajak kepala desa tersebut berswafoto (selfie) dengan ponselnya.
Advertisement
"Ini kelapa desa yang hebat. Mana ponsel saya? Supaya saya bisa selfie dengan kepala desanya," ujar dia di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2017).
Dalam bincang-bincangnya dengan Kepala Desa Ponggok, Sri Mulyani bertanya soal besaran dana desa yang diterima dan pemanfaatannya.
Menurut Junaedhi, besaran dana desa yang diterima pada tahun ini sebesar Rp 800 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan infrastruktur desa. Objek wisata Umbul Ponggok ini merupakan salah satu realisasi pengelolaan dana desa tersebut.
"Dana desa (yang kami terima) pada 2015 Rp 300 juta sekian, kemudian Rp 600 juta, sekarang Rp 800 juta. Jumlah penduduk 2.300 orang, 700 kepala keluarga. Mimpinya mengembangkan holding yang ada di BUMDES. Kami di situ terpecah antara Desa dan BUMDes. Kalau di desa nanti fokus di pelayanan," jelas Junaedhi.
Sementara itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengelolaan dana desa yang selama ini dilakukan oleh Desa Ponggok. Menurut dia, ini merupakan salah satu contoh keberhasilan desa dalam mengelola dana desa yang dikucurkan pemerintah.
"Ini akan meningkatkan aset produktif dari masyarakat di sini. Ini tentu luar biasa, kita akan lihat sebagai contoh yang berhasil, karena kita lihat komitmen dari pimpinan dan masyarakatnya. Dan juga lingkungannya yang selalu dijaga baik. Sekarang tiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kalau Ponggok bisa yang lain harusnya juga bisa," tandas Sri Mulyani.
Besaran dana desa
Sri Mulyani Indrawati akan mengguyur ribuan desa di Indonesia sebesar Rp 60 triliun dari pos dana desa di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dijanjikan, setiap desa yang masuk kelompok sangat tertinggal, bisa mendapat dana desa maksimal Rp 3,5 miliar.
"Alokasi dana desa Rp 60 triliun di RAPBN 2018. Angkanya kelihatan sama dengan tahun ini, tapi kemungkinan outlook-nya hanya Rp 58,2 triliun. Jadi dana desa di tahun depan sebesar Rp 1,8 triliun lebih tinggi," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (21/8/2017).
Diakuinya, setiap desa rata-rata menerima aliran dana sekitar Rp 800 juta. Namun, Sri Mulyani bilang, ada desa yang memperoleh anggaran hingga Rp 2 miliar."Tantangannya bukan masalah uang, tapi bagaimana dana desa bisa menghasilkan. Dari sekitar 75 ribu desa, kita berharap sebagian besar dana itu untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki fasilitas dasar," jelas Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RAPBN 2018 di arahkan pada upaya pengentasan kemiskinan.
"Ada perubahan jadi sekarang desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki banyak penduduk miskin akan sangat diuntungkan," tegasnya.
Menurut Boediarso, untuk desa tertinggal minimal alokasi dana desa sebesar Rp 864 juta dan maksimal Rp 2,8 miliar. Sementara untuk desa sangat tertinggal, lanjutnya, paling sedikit akan menerima dana desa Rp 1,23 miliar dan Rp 3,5 miliar paling banyak.
"Distribusi dana desa ke Jawa akan naik, karena jumlah orang miskin 59 persen ada di Jawa," pungkasnya.
Advertisement
