Tonny Budiono, Pegawai Teladan Kemenhub yang Diduga Kena OTT KPK

Tonny menjabat sebagai Ditjen Perhubungan Laut usai dilantik oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 16 Mei 2016.

oleh Arthur Gideon diperbarui 24 Agu 2017, 16:30 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Tonny Budiono. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang di jajaran Kementerian Perhubungan pada Rabu malam. Salah satu pejabat yang tertangkap dalam OTT tersebut berinisial TB yang diduga adalah Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Tonny Budiono.

Siapakah Tonny Budiono?

Pria bernama lengkap Antonius Tonny Budiono ini menjabat sebagai Ditjen Perhubungan Laut usai dilantik oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 16 Mei 2016. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi.

Pria kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958 ini merupakan pejabat karier di Kementerian Perhubungan. Tonny mengawali tugas di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini sejak menjabat sebagai Staf Ditnav pada 1986. Dua tahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengamatan Laut.

Pria lulusan Universitas Gajah Mada Jurusan Teknik Geodesi ini kemudian naik jabatan sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 2002. Lima tahun kemudian atau pada 2007, Tonny dipercaya menjadi Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pada 2009, ia ditugaskan untuk menjadi Kepala Distrik Navigasi Surabaya. Tak berselang lama, ia dipindah ke Samarinda dengan jabatan Kepala Dinas Navigasi. Kiprahnya di sektor navigasi terus berlanjut pada 2012 saat diangkat menjadi Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salah satu prestasi pria yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Kementerian Perhubungan saat menjabat sebagai Direktur Kenavigasian adalah ketika jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di Selat Karimata menjelang pada akhir 2014.

Tonny bertindak selaku Koordinator Tim Operasi SAR di Kapal KN Jadayat berhasil menemukan kotak hitam (black box) pesawat AirAsia QZ8501. Hal tersebut merupakan pencapaian besar yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Tonny banyak ikut pendidikan dan pelatihan internasional, di antaranya Hydrographic Survey di Tokyo, Jepang dan Technical Aids to Navigation di Houston, Amerika Serikat, serta telah mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) selama 7,5 bulan.

Ia pernah mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun pada 2000 dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun pada 2007.


Ditinggal istri

Pria yang besar di Salatiga ini memiliki seorang istri bernama Sri Laksmani yang meninggal lima bulan lalu. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Marinda Anggana Putri dan Hadi Prabowo. 

Istri Tonny meninggal dunia pada Senin, 6 Maret 2017 pukul 00.30 WIB di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sri Laksmani kemudian dikebumikan di Sandiego Hills pada Rabu, 8 Maret 2017.

Oleh beberapa rekan-rekannya, Tonny dikenal sebagai seorang yang religius. Terbukti, saat menemukan kotak hitam QZ8501, Tonny menyebut keberhasilan tersebut merupakan kerja keras tim dan dibantu oleh “tangan Tuhan” atau atas kehendak Sang Maha Kuasa.

Tangan Tuhan ikut membantu karena kondisi gelombang laut di area pencarian kotak hitam sulit diprediksi. Oleh karena itu, Kapal KN Jadayat hanya memiliki waktu dari pukul 05.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB untuk melakukan pencarian.

"Ombak masih tinggi. Susah diprediksi. Makanya, kita kerja hanya pukul 05.30-10.30. Maksimum. Lebih dari itu, arusnya kuat, gelombangnya tinggi. Kita turunin sekoci aja susah," kata dia saat itu.

Gelombang laut bisa mencapai 5 meter dan sangat membahayakan penyelam. Meski begitu, tim SAR selalu memanjatkan doa sembari berharap kotak hitam bisa ditemukan dan diangkat. Pada akhirnya, kotak hitam pun berhasil ditemukan. 

 


Dapat Pendampingan

Kementerian Perhubungan akan memberikan pendampingan kepada Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) berinisial TB. "Kami akan lakukan pendampingan sesuai ketentuan berlaku. Biro hukum dan lawyer yang sesuai ketentuan," ucap Menhub Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).

Tak hanya itu, Budi menyatakan juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan KPK sebagai upaya pendampingan. "Kami berkirim surat untuk pendampingan baik tentang kasus maupun hal lain agar kejadian ini tak terjadi lagi," jelas Budi.

Budi menegaskan, adanya operasi tangkap tangan pegawai Kementerian Perhubungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi momentum untuk membersihkan kegiatan korupsi.

Ia pun meminta maaf kepada masyarakat dengan adanya penangkapan pegawai Kemenhub oleh KPK. Pihaknya prihatin dengan OTT tersebut. Budi menegaskan, pihaknya berkomitmen terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi.

"Harapannya ini jadi momentum Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembersihan dan secara konsisten sesuai dengan program Pak Presiden yang ingin membersihkan korupsi," ujar dia. 


Tas berisi uang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang dari banyak tas saat melakukan operasi tangkap tangan pejabat Kementerian Perhubungan. Uang tersebut terdiri dari dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang lainnya.

"Ada sejumlah uang yang diamankan. Ada yang USD, SGD dan mata uang asing lain serta rupiah. Ada sejumlah beberapa tas," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Namun, Basaria mengaku belum mengetahui jumlah uang yang disita oleh KPK terkait OTT Pejabat Kemenhub tersebut. "Kami perlu waktu untuk menghitungnya," ujarnya.

Basaria membenarkan adanya pejabat di Kementerian Perhubungan yang terjaring OTT. Dia menuturkan, penyidik telah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub.

"Ada penyelenggara negara yang kita amankan. Dan tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub," pungkas Basaria.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya