Liputan6.com, Bengkulu - Kabupaten Kepahiang, Bengkulu yang memiliki banyak potensi pariwisata akan menjadi target Bank Indonesia dalam rangka menarik minat para investor. Kepahiang bakal menjadi gerbong peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.
Komitmen pemerintah Kabupaten bersama DPRD yang menyediakan lahan seluas 50 hektare dan diberikan secara gratis kepada investor merupakan langkah yang sangat strategis. Pintu investasi yang dibuka dengan mempermudah sektor perizinan juga merupakan peluang besar bagi para investor untuk masuk ke wilayah itu.
"Untuk Bengkulu baru Kabupaten Kepahiang yang sangat siap, daerah lain masih menunggu kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra di Bengkulu, Sabtu 27 Agustus 2017.
Seluruh potensi tidak hanya pariwisata sedang dipersiapkan oleh Pemkab Kepahiang bersama Bank Indonesia untuk menggelar Bengkulu Investment Day yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober mendatang di Jakarta. Temasuk potensi energi panas bumi atau Geothermal, potensi hasil bumi jenis lain seperti kopi, teh, karet, palawija serta potensi pengembangan kawasan industri baru.
Baca Juga
Advertisement
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan kedua tahun 2017 tertahan di tengah penurunan tekanan inflasi. JIka dibandingkan pada triwulan pertama 2017 tercatat sebesar 6,01 persen year on year (yoy) pada triwulan kedua ini mengalami penurunan mencapai angka 5,44 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Perlambatan ini disebabkan serapan APBD yang masih sangat rendah hingga dibawah 40 persen dari total anggaran yang disediakan.
Sementara itu, penurunan tekanan inflasi terjadi pada komponen Administered Prices yang didorong kendala tarif angkutan udara. Kondisi ini terbantu oleh komponen Volatile Food yang relatif stabil. Inflasi Bengkulu 5,44 persen ini masih berada d iatas rata rata inflasi nasional sebesar 4,37 persen dan inflasi Sumatera sebesar 4,56 persen.
Endang menjelaskan realisasi fiskal seluruh pemerintah daerah dalam Provinsi Bengkulu baru mencapai angka 33,9 persen. Terendah bahkan tercatat dengan serapan hanya 28,35 persen saja. Kondisi ini memang sangat tidak menguntungkan, sebab sektor belanja rumah tangga dan pemerintah memiliki porsi sebesar 87 persen terhadap PDRB.
"Harus ada upaya keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor lain," ujar Endang.
