Liputan6.com, Guatemala City - Guatemala tengah dirundung krisis politik akibat korupsi dan kolusi. Krisis semakin diperparah setelah lembaga penyelidik yang dibentuk PBB menyatakan Presiden Jimmy Morales terlibat dalam skandal korupsi dan suap.
Merespons tuduhan itu, Presiden Jimmy Morales menetapkan secara sepihak ketua lembaga penyelidik tersebut sebagai persona non grata (orang yang tidak diinginkan), aksi yang dianggap publik lokal sebagai sebuah tendensi kediktatoran sang presiden.
Sejak beberapa tahun terakhir hingga kini, relasi korupsi dan kolusi antara pemerintah, figur, serta partai politik dengan kelompok kejahatan terorganisasi marak terjadi di negara yang terletak di kawasan Amerika Tengah itu.
Baca Juga
Advertisement
Bahkan, hasil penyelidikan teranyar yang dilakukan oleh tim investigasi anti-korupsi domestik yang didukung oleh PBB menduga kuat, Presiden Morales merupakan bagian dari lingkaran korupsi dan kolusi itu. Demikian seperti dikutip dari The Guardian, Senin (28/8/2017).
Penyelidikan tersebut dilakukan oleh International Commission against Impunity in Guatemala (CICG), lembaga investigasi yang khusus menangani kejahatan kelas kakap di Guatemala. Lembaga itu dibentuk oleh PBB pada 2006, saat ini dipimpin oleh mantan jaksa penuntut umum Ivan Velasquez, serta beranggotakan pakar hukum dan pegiat anti-korupsi
Investigasi CICG menyebut, Jimmy Morales beserta sejumlah pendukung dari partai pengusungnya, National Convergence Front Party (FCN), terlibat dalam skandal korupsi dan kolusi Pilpres Guatemala 2015.
Lembaga investigasi yang berdiri sejak 2006 itu menduga, sang presiden beserta sejumlah parpolnya menerima fulus haram dari pegiat bisnis dan kelompok kejahatan terorganisasi untuk mendanai kemenangan Morales pada Pilpres dua tahun lalu.
Menurut hasil penyelidikan lembaga investigasi yang didukung oleh PBB itu, Morales dituduh menggelapkan uang senilai US$ 800.000 kepada auditor pengawas pemilu. CICG menduga, uang yang diduga ilegal itu digunakan untuk menguntungkan sepak terjang sang capres pada Pilpres 2015.
Hasil investigasi itu diumumkan pada Jumat, 25 Agustus, disampaikan oleh Velasquez dan Jaksa Agung Guatemala, Thelma Aldana. Kejaksaan Agung juga mengajukan permohonan kepada Hakim Mahkamah Agung untuk secara resmi mencopot hak imunitas politik Morales, agar sang presiden tak mampu berlindung di balik hak tersebut dan proses hukum dapat terus terlaksana.
Penyelidikan itu merupakan salah satu upaya untuk memberangus persekongkolan bernuansa korupsi - kolusi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, sektor bisnis, dan kelompok kejahatan terorganisasi.
Pegiat bisnis memanfaatkan relasi kolusi dengan pemerintah untuk memenangi kontrak karya, sedangkan kelompok kejahatan terorganisasi memanfaatkan relasi semacam itu untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.
Kedekatan dengan pemerintah dibentuk oleh pegiat bisnis dan kelompok kejahatan terorganisasi dengan memberikan suap fulus haram kepada Morales dan FCN guna membantu kemenangan mereka pada Pilpres 2015.
Presiden Terancam Dimakzulkan
Kini, jika Mahkamah Agung Guatemala resmi mencopot hak imunitas politik Presiden Jimmy Morales dan mayoritas kongres sepakat untuk memakzulkannya, sang presiden dapat ditangkap serta ditahan dalam hitungan hari.
Terkait pencopotan hak imunitas politik, MA Guatemala akan menyampaikan keputusannya pada Senin nanti.
Akan tetapi, aktivis Guatemala meragukan Morales dapat dimakzulkan dengan mudah. Mereka menduga, Morales akan memanfaatkan para petinggi dan sumber daya militer untuk mencegah pelengseran itu.
"Ada kemungkinan besar bahwa Morales dan orang-orang terdekatnya di militer akan menghentikan proses sistem peradilan pidana yang tengah berjalan," jelas Anabella Sibrian, Direktur International Platform angainst Impunity di Guatemala.
Saat ini, di Ibu Kota Guatemala City, ribuan orang melaksanakan demonstrasi memprotes Presiden Morales dan Partai FCN. Demonstran juga menyatakan dukungannya terhadap CICG dan Velasquez, yang saat ini tengah kerap ditekan oleh kelompok pro-Morales.
Morales sendiri, sebagai upaya untuk memberangus taji CICG, dikabarkan pernah pergi ke Sekretariat PBB di New York pekan lalu untuk membujuk agar pejabat organisasi serikat antarnegara itu memecat Velasquez. Namun, upaya itu gagal.
Tak hanya itu, The Guardian melaporkan, CICG tengah mengupayakan untuk memberikan perlindungan darurat terhadap tiga orang hakim MA Guatemala yang akan menjatuhkan vonis pencopotan hak imunitas politik pada Morales. Lembaga itu khawatir, keselamatan para hakim terancam menjadi sasaran ancaman kelompok pro-sang presiden.
Hingga berita ini turun, situasi masih memanas akibat krisis politik yang terjadi di negara itu.
Simak pula video berikut ini
Advertisement
