Liputan6.com, Jakarta Masih adanya pejabat atau staf di kementerian dan lembaga (K/L) yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) suap dan korupsi lantaran mental serta integritas para pegawai negeri sipil (PNS) masih rendah. Hal ini seperti yang belum lama ini dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tonny Budiono.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai sebenarnya, tidak ada kebijakan atau aturan yang menyulitkan swasta untuk dapat menggarap proyek pemerintah. Karena itu, seharusnya tidak perlu ada aksi suap-menyuap untuk mendapatkan tender proyek tersebut.
"Enggak ada (kebijakan yang menyulitkan). Itu kan tender biasa, di semua kementerian juga pakai aturan itu. Tidak ada yang beda. Ya mungkin niatnya memang mau dapat proyek terus dia ambil jalan pintas dengan nyogok, dan yang disogok mau. Ya sudah. Itu dari zaman dulu memang begitu, bukan hal baru," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Menurut Agus, kasus yang menimpa Tonny murni lantaran keinginan individu untuk mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak halal.
"Itu murni individu, dia ingin ngumpulin duit. Semua K/L sama memang orangnya niat tidak baik, dan tidak ada pengawasan yang ketat, makanya sulit dan tidak kapok-kapok," ujar dia.
Selain itu, kata Agus, hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kemenhub, tetapi juga berpotensi terjadi di K/L lain. Oleh sebab itu, harusnya ada pengawasan dan sanksi yang sangat ketat terhadap kinerja pada abdi negara.
"Ya kebetulan saja (terjadi di Kemenhub), tapi kementerian lain juga banyak. Dari dulu sama saja tidak ada perubahan. Makanya ini tidak pernah jera, harusnya yang korupsi itu ditembak mati saja," tandas dia.
Jokowi Kecewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewaannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono.
Menurut Jokowi, dirinya telah mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti korupsi dan suap. Namun ternyata masih ada saja pejabat pemerintah yang tertangkap melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara.
"Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi," ujar dia di Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Menurut Jokowi, ia juga telah berkali-kali meminta kepada menterinya untuk memperbaiki sistem birokrasi kementeriannya masing-masing. Namun nyatanya, masih ada saja pejabat yang menerima suap atau korupsi.
"Berkali-kali saya sampaikan perbaiki sistem. Tetapi ini juga terkait dengan integritas, moralitas dari pejabat-pejabat kita. Sudah berapa sih yang sudah ditangkap, baik di OTT KPK, maupun Saber Pungli, kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan atau mungkin ribuan. Tetapi menyangkut orang kan. Sangat mengecewakan," tandas dia.
Tonton video menarik berikut ini:
Advertisement
