Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengaku, saat ini setidaknya ada 896 pelabuhan perikanan di Indonesia. Dari jumlah itu, Pertamina sudah membangun Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN)
"Jadi kita masih kekurangan banyak soal SPDN ini. Itu belum termasuk desa-desa nelayan yang ada kapal-kapal di halaman belakang rumah. Jadi kita dorong Pertamina bisa sediakan di semuanya itu," kata Sjarief di kantornya, Rabu (30/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia menegaskan, persoalan pasokan BBM ini sangat tergantung dari distribusi, mengingat rata-rata pelabuhan perikanan ada di remote area. Akibatnya, saat ini nelayan masih sering mengeluhkan minimnya pasokan solar ke wilayahnya masing-masing.
Tak stabilnya pasokan solar ke beberapa pelabuhan perikanan ini menjadikan munculnya tengkulak yang menjadikan harga solar cukup mahal.
Bagi nelayan, Sjarief menuturkan, yang penting adalah kestabilan pasokan solar. Mengenai harga, sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. "Nelayan itu berapa pun harganya pasti mereka beli, karena mereka butuh, yang jadi persoalan itu ketersediaannya," tegas dia.
Dengan Pertamina mampu membuka SPDN di seluruh pelabuhan perikanan ini, selain mempermudah nelayan dalam mendapatkan solar, juga mampu menurunkan harga solar hingga ke nelayan langsung.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
KKP Selesai Bedah 3 Kampung Nelayan
Sebelumnya hingga Agustus 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan bedah tiga kampung nelayan. Bedah kampung merupakan salah satu program peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan, tiga kampung nelayan yang sudah dibedah tersebut, yaitu kampung nelayan Mola Utara di Wakatobi pada 3 April 2017, kampung nelayan Karang Mulya di Serang pada 15 Juli 2017 dan kampung nelayan Penjajap di Sambas pada 27 Agustus 2017.
"Jadi sambil berjalan kita juga sedang mencari model untuk bisa diterapkan di kampung nelayan yang lain di progam bedah kampung ini, sehingga pelaksanaan dan anggarannya nanti lebih mudah," kata Sjarief.
Sebenarnya, sesuai dengan anggaran dalam APBN 2017, KKP memiliki alokasi dana sebesar Rp 5 miliar, di mana dengan perkiraan anggaran per kampungnya sebesar Rp 1 miliar. Pada 2017, KKP memprogramkan membedah lima kampung nelayan.
Dua kampung nelayan yang belum dibedah, yaitu Kampung Nelayan Sungsang II di Banyuasin dan kampung nelayan Lohguna di Lamongan. Masing-masing kampung ini direncanakan akan dibedah pada September dan November 2017.
Sjarief mengungkapkan saat ini ada sekitar 3.000 kampung nelayan di Indonesia yang memiliki kondisi yang kurang layak dan layak untuk ditata dan diperbaiki. Masalah yang mendasar di 3.000 kampung nelayan tersebut mulai dari saluran air ayng tidak layak, kurangnya air bersih dan banyaknya sampah. Sebagian rumah nelayan juga sudah tidak layak untuk ditinggali.
Advertisement
