Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mau ikut campur soal Wali Kota Tegal Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kader Golkar tersebut.
"Serahkan kepada KPK, proses hukum," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Advertisement
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dan dua pejabat RSUD Kardinah.
Pada operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan beberapa tas yang berisi uang. Uang tersebut diduga hendak diberikan kepada Siti yang menjabat sebagai Wali Kota Tegal sejak 23 Maret 2014.
Operasi senyap yang dilakukan diduga berkaitan dengan proyek kesehatan.
"Diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang dibawa ke Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2017).
Transaksi
KPK menduga ada transaksi sebelum penangkapan itu. Namun, penyidik masih butuh waktu untuk merinci kasus tersebut. Begitu pula terkait penetapan status yang bersangkutan.
"Ada indikasi transaksional di sana, dugaan penerima hadiah atau janji, kami rinci dulu, pemeriksaan selama 24 jam," kata Febri.
Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh mengaku prihatin dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Selasa (29/8/2017), sekitar pukul 18.00 WIB.
"Saya prihatin Mas atas peristiwa itu (OTT KPK) kepada Ibu Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno," ucap Nursholeh melalui sambungan telepon.
Nursholeh enggan berkomentar lebih jauh terkait OTT KPK tersebut. "Saya tidak bisa berkomentar dulu, karena sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, besok Rabu akan datang ke Kota Tegal," dia menambahkan.
Advertisement
