Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat rugi sekitar Rp 5 triliun di semester I-2017. Penyebabnya beragam mulai dari melaksanakan penugasan pemerintah sampai inefisiensi operasional perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah terus memperhatikan pengelolaan BUMN secara profesional, di mana keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi dari BUMN tersebut.
"Tidak hanya untuk diri sendiri, buat bayar gaji ke-13 sampai ke-17. BUMN harus diurus atau dikelola dengan baik. Menkeu minta ke Menteri BUMN, tata kelola harus diperkuat supaya BUMN jadi bidang usaha yang bisa diandalkan sesuai tujuan pendirian," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dari data Kementerian BUMN, 24 BUMN yang merugi di semester I-2017, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero).
Selanjutnya ada Perum PFN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Adapula PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero) Perum Damri, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danareksa (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), dan PT Istaka Karya (Persero).
Total Kerugian Rp 5 Triliun
Sekretaris Menteri BUMN, Imam A. Putro mengungkapkan, total kerugian dari 24 perusahaan pelat merah ini sekitar Rp 5 triliun sepanjang Januari-Juni 2017. Asal tahu, Garuda Indonesia mencetak kerugian US$ 283,8 juta atau Rp 3,8 triliun (kurs Rp 13.314 per dolar AS) di periode tersebut.
"Semester I, total kerugian sekitar Rp 5 triliun. Garuda itu ruginya gede," ujar Imam.
Dia menuturkan, puluhan BUMN itu tekor karena alasan inefisiensi operasional. Sementara kekuatan sumber daya manusia tidak cukup mampu menopang perusahaan. "Mungkin operasionalisasinya inefisien. Sedangkan kekuatan SDM tidak cukup mampu menopang perusahaan," kata Imam.
Pemerintah, menurut Imam, akan terus mengawasi dan melakukan pembinaan untuk membangkitkan kembali kinerja BUMN. "Masih ada waktu 4 bulan untuk mengupayakan. Menteri BUMN berharap ke depan BUMN itu bisa lebih baik memberikan kontribusi," terangnya.
Sementara Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro menyebut penyebab 24 BUMN merugi. "Mungkin karena penugasan saja. Itu kan kebijakan pemerintah, kita hanya ditugasi. Itu keputusan politik," tutur Aloysius.
