Dilema Maraknya Ponsel BM di Indonesia

Ada tiga pihak yang dirugikan dari peredaran produk BM. Pertama pemerintah, kedua konsumen, dan yang ketiga distributor.

oleh Dewi Widya Ningrum diperbarui 30 Agu 2017, 18:30 WIB
Kiri-kanan: Andre Tan, Operational Director Erafone; Djatmiko Wardoyo, Director Erafone; Steven Shi, Head of Xiaomi South Pasific Region, Xiaomi Indonesia Country Manager. Liputan6.com/Dewi Widya Ningrum

Liputan6.com, Tangerang Selatan - Ponsel keluaran dari beberapa produsen ternama, salah satunya Xiaomi, bisa dibilang sangat diminati masyarakat di Indonesia. Namun karena kendala tertentu, misalnya izin, tidak semua produk Xiaomi bisa masuk ke Indonesia dengan cepat.

Akibatnya di pasaran banyak beredar produk terkait yang diperdagangkan secara ilegal alias black market (BM). Djatmiko Wardoyo, Director Erafone sangat menyayangkan masifnya peredaran ponsel BM tersebut.

"Ada tiga pihak yang dirugikan dari peredaran produk BM. Pertama pemerintah, kedua konsumen, dan yang ketiga distributor," ungkapnya usai peresmian outlet resmi Xiaomi di Summarecon Mall Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2017).

Djatmiko mengatakan, pemerintah akan kehilangan pendapatan dari pajak dengan maraknya ponsel BM. Lalu, konsumen yang membeli produk BM otomatis tidak akan terlindungi karena tidak mendapatkan garansi resmi.

Dan dari sisi distributor juga dirugikan. Distributor yang sudah berdedikasi untuk mau berinvestasi membuka toko dan lain-lain akhirnya harus bersaing dengan produk BM yang secara harga bisa berbeda cukup signifikan.

"Selisih barang BM dan yang resmi kan relatif agak tinggi, bisa 20 persen beda harganya," ujar pria yang karib disapa Koko tersebut.

Djatmiko menambahkan, black market selalu ada ketika permintaannya besar. Namun tidak semua produk ada barang BM-nya. Barang BM biasanya muncul ketika permintaan besar dan biasanya produk tersebut telat masuknya.

Foto dok. Liputan6.com

Dari pihak Erafone sendiri, saat ini sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa aturan untuk mencegah masuknya produk BM semakin diperketat.

Harapan Kepada Pemerintah

"Dari sudut pemerintah, kami berharap ada kebijakan yang lebih ketat lagi untuk memastikan bahwa ponsel BM bisa dikurangi," imbuh Djatmiko.

Ia menyebut, pihaknya selalu mencoba untuk meyakinkan kepada principal tentang kemampuan dalam hal sales dan after sales, agar jika di luar negeri produknya masuk, di Indonesia pun juga masuk. Bagaimana pun, lanjutnya, yang memutuskan adalah principal.

Foto dok. Liputan6.com

"Jangan sampai ada gap yang relatif agak panjang sehingga muncul penetrasi produk BM tadi. Yang paling potensial untuk BM masuk adalah produk yang belum masuk secara resmi tapi sudah diluncurkan di luar, sementara demand di Indonesia tinggi," katanya.

Dengan adanya toko retail, seperti yang baru saja dibuka oleh Erafone dan Xiaomi di Summarecon Mall Serpong hari ini, pihaknya berharap kepercayaan masyarakat makin bertambah dan akan datang ke outlet untuk membeli produk yang asli dan bergaransi.

(Dew/Isk)

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya