Bantu Rohingya, Indonesia Dirikan 2 Sekolah dan 1 Rumah Sakit

Pemerintah RI tengah membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat terdampak konflik di Rakhine.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 31 Agu 2017, 17:02 WIB
Menteri Luar Negri Retno L.P Marsudi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengungkap bahwa saat ini tengah mengembangkan proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Hal itu diutarakan oleh pemerintah, satu pekan pascabentrokan bersenjata antara tentara pemerintah dengan kelompok pemberontak Rohingya yang menewaskan sekitar 100 orang.

Proyek pembangunan itu merupakan sinergi antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mewakili pemerintah, dengan koalisi 11 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi asal Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Pendirian rumah sakit merupakan proyek yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, bekerja sama dengam sejumlah organisasi asal Tanah Air.

"Pemerintah tengah mengembangkan proyek pembangunan rumah sakit Indonesia di Negara Bagian Rakhine. Pembangunan itu sudah mendapat izin dari pemerintah pusat Myanmar dan otoritas daerah di Rakhine," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kemlu RI, Kamis (31/8/2017).

"Pada Oktober 2017, pembangunannya akan segera dimulai. Bekerja sama dengan mitra lokal dan perusahaan setempat," tambah Menlu Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menunjukkan gambar desain Rumah Sakit Indonesia di Rakhine, Myanmar. Pemaparan desain itu dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 31 Agustus 2017. (Liputan6.com/Rizki Akbar Hasan)

Menlu Retno melanjutkan, proyek pembangunan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk terus mendorong pembangunan konstruktif serta mengupayakan pemulihan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Rakhine.

Sementara itu, proyek pembangunan fasilitas pendidikan digagas oleh aliansi LSM dan organisasi Tanah Air atas dukungan Kemlu. Hal itu diutarakan oleh ketua AKIM, Muhamad Ali Yusuf.

"Sejak 2017, AKIM yang didukung oleh pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah fasilitas pendidikan dan mengirim tim untuk melatih tenaga pendidik di Rakhine," jelas Ali Yusuf yang juga merupakan ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama di Kemlu RI pada Kamis 31 Agustus 2017.


Sumber Dana

Ali Yusuf menuturkan, dana proyek pembangunan sekolah yang digagas oleh AKIM, bersumber dari donasi organisasi dan individu pegiat kemanusiaan asal Tanah Air.

"Dari total dana kemanusiaan sebesar US$ 2 juta dolar yang dikumpulkan oleh AKIM, beberapa digelontorkan untuk mendirikan fasilitas pendidikan di Rakhine," tambahnya.

Pada tahun ini, imbuh dia, ada 2 fasilitas pendidikan yang akan dibangun di Rakhine dari dana yang dikumpulkan AKIM. Peresmian dan serah terima fasilitas itu akan dilaksanakan pada akhir 2017.

Dua fasilitas pendidikan baru itu akan menambah jumlah sekolah di Myanmar hasil prakarsa Indonesia. Tercatat pada tahun sebelumnya, ada 4 sekolah proyek pembangunan Tanah Air di Rakhine.

Menlu Retno sangat mengapresiasi program bantuan yang dilakukan oleh AKIM. Ia menilai bahwa tindakan tersebut amat membantu program pemerintah Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan di Rakhine.

"Apa yang dilakukan dengan pemerintah dan AKIM menjadi langkah untuk mendorong pembangunan yang stabil dan berkelanjutan di wilayah terdampak konflik di Rakhine," jelas Menlu Retno.

Saksikan juga video berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya