Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, kemajuan realisasi keuangan dan fisik telah mencapai 46,8 persen per 29 Agustus 2017.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kemajuan realisasi fisik infrastruktur sampai 29 Agustus 2017 mencapai 52,41 persen dari total anggaran 2017 sebesar Rp 104,3 triliun. Capaian fisik tahun ini lebih tinggi 2,36 persen, dibandingkan tahun lalu sebesar 50,05 persen.
Dari sisi penyerapan keuangan, realisasi 2017 lebih tinggi 5,43 persen dibandingkan realisasi pada tanggal yang sama 2016 sebesar 41,37 persen.
"Alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan progres penyerapan tahun 2016, secara fisik dan keuangan tahun 2017 lebih tinggi. Bagi Kementerian PUPR dengan alokasi tahun ini sebesar Rp 104,3 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp 2 triliun-3 triliun. Secara nominal besar sekali. Dengan progres fisik di atas 50 persen hingga tengah tahun, saya kira kondisi ini cukup baik," kata Basuki, seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).
Baca Juga
Advertisement
Basuki menuturkan, dengan penyerapan belanja infrastruktur yang cukup signifikan, diharapkan dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi pengangguran.
Kementerian PUPR telah melakukan lelang sebanyak 10.836 paket pekerjaan senilai Rp 76,02 triliun, sementara 536 paket senilai Rp 3,35 triliun masih dalam proses lelang pada 2017.
Sisanya 357 paket senilai Rp 693 miliar yang belum lelang, akan direalokasi untuk menambah pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun jamak (multiyears) yang tengah dikerjakan, sehingga mempercepat penyelesaiannya dan mengurangi beban kebutuhan dana pada 2018.
"Dalam pembangunan infrastruktur diperlukan percepatan. Sesuai dengan namanya Kabinet Kerja, tahun 2018 adalah tahun pembuktian, bukan lagi tahun pencanangan program, sehingga sebagian yang sudah kita programkan, akan kita kerjakan dan selesaikan tahun 2018 yang akan datang," ujar dia.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
Transformasi Besar-Besaran Jokowi di Bidang Infrastruktur
Sebelumnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Sejumlah upaya dilakukan agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, upaya menggenjot pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sejak Jokowi mulai menjabat. Hal itu ditandai dengan menggeser alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur.
"Awal pemerintahan Pak Jokowi kita melihat tranformasi besar-besaran subsidi BBM menjadi pembangunan infrastruktur dan bansos. Belum satu tahun saya mengingat Presiden mulai berbicara melibatkan swasta dan BUMN di dalam membiayai infrastruktur," jelas dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.
Setelah itu, tranformasi berlanjut dengan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk infrastruktur. Salah satunya dengan sekuritisasi aset.
"Baru selesai satu tahun Presiden mengatakan yang membangun infrastruktur terutama BUMN, istilah beliau jangan dikekepin terus proyeknya, tapi disekuritisasi apa pun produknya, tanpa mengubah kepemilikan, ada dana masuk, sehingga bisa membangun infrastruktur lagi. Setelah dua tahun mendekati tiga tahun hari ini pecah telornya," jelas dia.
Advertisement
