Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah untuk secepatnya memberikan bantuan kemanusian dan langkah diplomasi terkait krisis etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
"PDI Perjuangan mengecam terjadinya tindakan yang sangat tidak manusiawi ini. Kejahatan kemanusiaan tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan. PDIP mendukung pemerintah melalui Menlu yang bertindak cepat dengan segera ke Myanmar," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).
Lebih lanjut, kata Hasto, PDIP mendorong pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi untuk meyakinkan pemerintah Myanmar mencari jalan damai menyelesaikan persoalan.
Advertisement
Menurut dia, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus mengambil inisiatif atas krisis etnis Rohingya karena dasarnya sangat kuat, yaitu politik luar negeri Indonesia bebas aktif ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dunia.
"Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalisonalisme, maka prakarsa aktif harus diambil, termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya," ucap Hasto seperti dilansir dari Antara.
Saksikan Video Menarik Berikut Ini:
Dukung Langkah Diplomasi
Pihaknya pun menyatakan bahwa tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut.
"PDIP akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohingya," ucap Hasto.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana akan berkunjung ke Myanmar untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State.
"Insyaallah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya mudah-mudahan dapat kita segera lakukan," kata Retno usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 30 Agusutus 2017.
Menlu juga mengungkapkan, dia telah melaporkan kepada Presiden terkait komunikasi yang dilakukannya untuk meredakan konflik di Rakhine State.
Advertisement
