Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pernyataan tegas meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dia juga mendesak agar Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan pada etnis Rohingya di Rakhine.
Partai Hanura mendukung sikap Jokowi. Sebab, apa yang terjadi di Rakhine sama sekali tidak berprikemanusiaan.
Advertisement
"Mengecam keras yang terjadi terhadap etnis Rohingya, yang sangat memilukan hati dan tidak berprikemanusiaan. Mendukung pemerintahan Pak Jokowi yang memberikan perhatian terhadap masalah Rohingya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridiyanto kepada Liputan6.com, Senin (4/9/2017).
Ia menilai Indonesia merupakan negara berpengaruh di Asia Tenggara. Peran sentral itu memungkinkan Indonesia lebih aktif dan mengajak negara di kawasan lain untuk bergabung.
"Indonesia harus makin aktif untuk ikut mencarikan solusi," tutur Tridiyanto.
Di sisi lain, dia berpendapat pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang pernah meraih nobel perdamaian, harus malu dengan apa yang terjadi hari ini. Tridiyanto mengatakan Suu Kyi harus melepas gelar peraih nobel.
"Bagi Aung San Suu Kyi yang pernah menerima hadiah nobel, kejadian di Rohingya itu adalah sangat menyedihkan. Harusnya Aung San Suu Kyi malu kepada dirinya sendiri dan masyarakat dunia. Dan harusnya Nobel itu dikembalikan saja," pungkas Tridiyanto.
Tindakan Nyata
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah memberikan pernyataan resmi menyikapi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Ia menyesalkan aksi kekeraan pada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Jokowi menegaskan, perlu tindakan nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis muslim itu.
"Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional," kata dia dalam pernyatan pers di Istana Negara, Minggu malam.
Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Di antaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State Kofi Annan.
Sore ini, Menteri Luar Negeri berangkat ke Myanmar. Kepergian Retno mendesak pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.
"Penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer," kata Jokowi.
Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:
Advertisement
