Liputan6.com, Tegal - Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, pada Selasa, 29 Agustus 2017, belum sepekan berlalu. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tegal, Nursholeh, mendadak mengumpulkan kalangan wartawan, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, penggiat, dan elemen masyarakat lainnya.
Pertemuan itu diadakan di ruang rapat Rumah Dinas Wakil Wali Kota Tegal di Jalan Kartini Nomor 25, Minggu siang, 3 September 2017. Kendati demikian, Nursholeh menepis dugaan bahwa undangan silaturahmi itu sebagai syukuran atas penunjukan dia sebagai Plt Wali Kota Tegal.
"Bukan-bukan syukuran saya jadi Plt Wali Kota, tapi ini hanya silaturahmi saja," ucap Nursholeh.
Ia menjelaskan, pertemuan ini menindaklanjuti permintaan kalangan wartawan pada saat tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di hutan mangrove.
Baca Juga
Advertisement
Nursholeh pun menegaskan, silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat itu sudah diagendakan sejak lama. "Jadi acaranya murni waktu itu pengin silaturahmi dengan pak wakil," ia menambahkan.
Sehubungan dengan situasi dan kondisi politik yang sangat cepat perubahannya, menurut Plt Wali Kota Tegal, pihaknya segera melakukan perubahan birokrasi dan menata kembali pemerintahan agar kembali berjalan dengan lancar.
Dalam kesempatan itu, Nursholeh menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi pada Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang ditangkap KPK akibat kasus dugaan suap. Ia pun berharap kejadian seperti itu tidak terulang.
"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Tegal dan yakinlah bahwa dari kejadian ini pelayanan publik tidak akan terganggu," ia menjelaskan.
Pesan dari Gubernur
Pasca-penangkapan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, Selasa, 29 Agustus 2017, akibat kasus dugaan suap yang menderanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Wali Kota Tegal, Nursholeh, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Nah, pesan Pak Gubernur, prioritas yang pertama adalah saya untuk membenahi birokrasi yang menurut Pak Gubernur itu morat-marit," ujar Nursholeh.
Dalam mengambil keputusan, Nursholeh berjanji akan selalu berpegang teguh pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia selalu mengadakan komunikasi terkait dengan permasalahan tersebut. Di antaranya dengan staf Gubernur Jawa Tengah, mulai dari asisten, Badan Kepegawaian Daerah, biro pemerintahan, dan sebagainya.
Termasuk pula menjalin koordinasi dengan Kemendagri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini mengingat sebentar lagi ada Pilkada Kota Tegal 2018. Apalagi, ada aturan yang menyebutkan bahwa enam bulan sebelum penetapan calon tetap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak boleh mengadakan perombakan dahulu.
Nursholeh mengharapkan pula, hasil konsultasi yang menyeluruh dan kesediaan dari tim Provinsi Jateng melakukan pendampingan bisa menghasilkan keputusan yang menyenangkan, terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrasi yang mempunyai masalah.
Seluruh aparatur birokrasi di Tegal, pun diminta tenang, sehingga kepentingan publik lebih diutamakan. "Pelayanan publik jangan sampai terganggu, tetap kerja keras dan bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat," ujanya.
Nursholeh pun berjanji akan merangkul semua pihak yang mempunyai kebijakan di Kota Tegal.
Advertisement
