Liputan6.com,Yangoon - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor sekaligus pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Untuk menyelesaikan krisis Rohingya, Indonesia menawarkan formula 4+1.
Empat elemen ini terdiri dari, pertama mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Dan yang terakhir pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com pada Senin (4/9/2017).
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Baca Juga
Advertisement
Retno dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Retno mencontohkan bahwa baru saja diluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi ini terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM adalah sebesar US$ 2 juta.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur dia.
Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan ini untuk membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," terang Retno.
