Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan alokasi anggaran kepada DPR RI untuk pelaksanaan program prioritas di 2018 melalui dua mekanisme. Sebelumnya, Kemenperin telah mendapatkan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,8 triliun.
“Selain dari kegiatan yang sudah dialokasikan pada pagu anggaran tahun 2018, kami mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 778,2 miliar yang akan digunakan untuk enam kegiatan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/8/2017).
Keenam program tersebut, yaitu penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp 300 miliar, pengadaan lahan Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung serta pembangunan gedung Baristand Manado dan Baristand Medan sebesar Rp 218,3 miliar, serta pengadaan alat pengujian produk SNI wajib dan produk SNI yang akan diwajibkan sebesar Rp 107,5 miliar.
Selanjutnya, pelaksanaan program Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk calon tenaga kerja industri sebesar Rp 100 miliar, pengembangan dan penerapan teknologi untuk peningkatan daya saing industri nasional sebesar Rp 50 miliar, serta bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan kopi sebesar Rp 2,4 miliar.
Baca Juga
Advertisement
“Di samping itu, kami juga mengusulkan alokasi anggaran untuk program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp 828,35 miliar yang akan dibiayai melalui mekanisme hibah daerah di luar DIPA Kemenperin,” papar Airlangga.
Menurut dia, Kemenperin tengah fokus mengembangkan program pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi serta memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara dunia pendidikan dengan industri. Langkah strategis ini guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
“Anggaran itu untuk kebutuhan merevitalisasi sebanyak 1.700 SMK atau 20 persen dari total yang ada di Indonesia. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi. Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp 500 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Airlangga, tahun depan pihaknya juga serius mengembangkan perwilayahan industri di luar Jawa, antara lain wilayah Sei Mangkei, Morowali, Bantaeng, Palu, Konawe, Ketapang, Landak, Bitung, Tanggamus, Kuala Tanjung, Buli, Bintuni, dan Batulicin.
“Kami pun memfasilitasi percepatan pembangunan dan beroperasinya empat kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, yaitu Kawasan Industri JIIPE Gresik, Kendal, Dumai, dan Wilmar Serang,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaiksan hasil kesimpulan dalam raker tersebut, yaitu Komisi VI DPR RI memahami pagu anggaran Kemenperin dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2,8 triliun.
“Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas secara rinci mengenai rencana kerja dan anggaran serta DAK di Kemenperin tahun 2018, termasuk usulan penambahan anggaran,” tandas Teguh.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
Kementerian BUMN
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 247 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku pengganti sementara Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas secara rinci mengenai Rencana Kerja dan Anggaran di Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Sri Mulyani menyatakan, atas nama Menteri BUMN. dirinya mengapresiasi keputusan yang telah diambil oleh Komisi VI. "Kesimpulan ini sangat memadai. Baik terima kasih maka kesimpulan bisa disetujui," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengungkapkan, dari Rp 247 miliar tersebut, Rp 186 miliar akan dialokasikan untuk program dukungan dan Rp 61 miliar untuk pembinaan BUMN.
"Untuk program dukungan sebagian besar ada unit Seketariat Kementerian BUMN yang terdiri dari gaji dan tunjangan Rp 45 miliar, program dukungan Rp 52 miliar yang ditujukan untuk renovasi gedung dan layanan perkantoran Rp 38 miliar," ungkap dia.
Sedangkan untuk program pembinaan BUMN, kata Imam, anggaran akan dialokasikan untuk kegiatan kedepututian industri agro dan farmasi Rp 5,08 miliar, untuk kedeputian energi sebesar Rp 5,18 miliar, kedeputian strategis Rp 5,05 miliar, kedeputian jasa kontruksi Rp 7,39 miliar.
"Kemudian, kedeputian jasa keuangan Rp 5,15 miliar, kedeputian restruktuisasi Rp 4,75 miliar dan dan kedeputian infrastruktur bisnis Rp 28,27 miliar," tandas dia.
