Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, empati masyarakat Indonesia terhadap konflik kemanusiaan Rohingya harus dimaknai secara positif. Selain itu, empati tidak harus diperlihatkan melalui aksi turun ke jalan.
"Empati itu apakah harus turun ke jalan? Kan tidak juga, bisa lewat medsos, lewat dialog," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Advertisement
Hal ini berkaitan dengan aksi yang akan dilaksanakan di sekitar Candi Borobudur terkait dengan protes atas tragedi yang terjadi di Myanmar itu. Belum lagi, isu ini justru dipolitisasi dengan peran pemerintah yang dinilai lamban.
Sebagai Mendagri, Tjahjo menegaskan memang bertugas menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Hanya saja, dia tidak mau berkomentar lebih dalam soal politisasi konflik Rohingya di Indonesia.
Dia percaya Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berbuat sebaik mungkin untuk Rohingya. Jokowi juga sudah menyampaikan sikap terkait konflik kemanusiaan di Myanmar.
"Dari laporan Kesbangpol kami belum sampai pada posisi yang serius. Tapi pemerintah sudah merespons aksi dan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia, dengan mengirim Menlu harusnya sudah cukup mewakili. Toh mau menghimpun dana masyarakat membantu pengungsian, membangun rumah sakit juga terbuka, enggak ada masalah," ucap dia.
Peran Indonesia
Pada saat bersamaan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Indonesia sudah banyak berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya jauh sebelum peristiwa ini jadi perhatian dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Pramono, bahkan secara langsung memberangkatkan bantuan kemanusiaan hasil kerja sama masyarakat untuk warga Rohingya.
Pramono menilai, tidak ada negara mana pun yang mengambil peran besar untuk meredam konflik Rohingya selain Indonesia. Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang langsung untuk mencari solusi bersama terkait konflik ini.
"Kedatangan Ibu Menlu ke Myanmar ini kan pejabat pertama kali yang datang. Bahkan, Sekjen PBB maupun utusan khusus PBB Kofi Annan itu semua mengakui peran Indonesia," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Politikus PDIP itu tidak habis pikir, segala bantuan yang pemerintah lakukan justru dibuat terkesan tidak bertindak apa pun untuk Rohingya. Kritik ini terkesan hanya masalah politik.
"Kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya. Apa yang dilakukan pemerintah domainnya apa yang terjadi sebenarnya. Yang sekarang pun pemerintah sudah berbuat untuk masyarakat Rohingya," ucap dia.
Saksikan video menarik di bawah ini:
Advertisement
