Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lambat dalam memberantas para mafia tanah. Azikin menyoroti masih banyaknya kasus terkait lahan yang melibatkan kalangan umum hingga oknum pejabat.
"Kita sudah meminta Kementerian Agraria agar seluruh urusan tanah dilakukan secara transparan. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa memantau dan mengontrol prosesnya," ujar Azikin, Selasa 5 September 2017.
Advertisement
Baginya, tidak ada cara lain kecuali tegas menjalankan aturan. Oknum yang terlibat harus diberikan efek jera. "Tentu tugas DPR sebagai kontrol, harus menyuarakan masalah ini kepada pemerintah. Khususnya kementerian bersangkutan," ucap dia.
Menurut Azikin, mafia atau calo tanah tidak hanya dimainkan kalangan bawah. Buktinya, di Sulawesi Selatan banyak oknum pejabat yang terbukti terlibat. Salah satu contoh terjadi di Kabupaten Maros.
"Kepala BPN disana ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara tanah," kata dia.
Azikin menilai, masalah utamanya memang pada ketegasan pemerintah. Dia menyoroti, banyaknya pejabat yang sepatutnya dicontoh justru melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut.
"Harus ditindak tegas. Intinya, belakukan hukum sama. Siapa saja, jika melanggar berikan sanksi yang setimpal dan sesuai aturan," tegas dia.
Bawa ke RDP
Terkait perkara mafia tanah ini, Azikin mengaku akan kembali menyuarakannya pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agraria. Ia ingin meminta penjelasan pemerintah terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
"Mengkritik bukan berarti tidak mendukung pemerintah. Tetapi kita mau, pihak terkait bekerja maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," Azikin menandaskan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sendiri menginginkan kasus tanah yang melibatkan kalangan mafia besar di Tanah Air, supaya bisa diseret sampai ke pengadilan. Dia sepakat ada efek jera agar masalah ini segera teratasi.
Sofyan mengakui ada sejumlah oknum pejabat di kementeriannya yang turut jadi mafia tanah. Hal itu tak lepas dari masih banyaknya praktik percaloan dalam masalah tanah di Indonesia.
"Mungkin satu dua orang ada. Tapi sistem kita cukup ketat. Nah ini kita bagaimana menjaga supaya tidak ada lagi oknum yang melakukan itu, merusak sistem yang sudah dikerjakan," ucap Sofyan.
Saksikan Video Menarik Berikut Ini:
Advertisement
