Cuti 24 Tahun hingga Upeti Seks...4 Ulah PNS Ini Bikin Jengkel

Ketika para birokrat senior mengunjungi suatu provinsi terpencil tertentu di Thailand, kebiasaannya selalu sama. Para birokrat itu disuguhi makanan dan minuman terbaik, lalu dilanjutkan dengan suguhan para remaja perempuan sebagai hidangan penutup (dessert).

Terdengar mengejutkan, tapi ada istilah Thailand untuk kebiasaan itu, "traktir makan, lalu menggelar alas pembaringan."

Maksudnya adalah ekspektasi bahwa para bawahan menyajikan atasan dan para tamu VIP dengan hidangan lokal, akomodasi ternyaman, dan layanan seks.

Namun demikian, seperti dikutip dari scmp.com pada Selasa (8/8/2017), sisi paling suram dalam tradisi itu -- yaitu jual-beli anak-anak perempuan di bawah umur -- memang telah diketahui tapi jarang dibahas.

Skandal penyelundupan yang melibatkan para remaja, polisi, dan pejabat di provinsi yang dimaksud telah mengangkat praktik itu ke halaman-halaman depan harian nasional, sehingga mengundang seruan untuk membasmi budaya yang menyuburkan perdagangan manusia yang marak di kerajaan itu.

Boonyarit Nipavanit, seorang pejabat di Mae Hong Son yang miskin dan kumuh di pegunungan utara, menjelaskan, "Tradisi ini sudah lama sekali menjadi lazim."

"Ketika kelompok-kelompok pejabat senior datang untuk seminar atau perjalanan dinas, ada kebiasaan 'menjamu mereka', yang berarti menghidangkan makanan, dan kemudian 'menggelar alas berbaring', yang berarti menyediakan perempuan-perempuan."

"Kadang-kadang kami menerima dulu informasi tentang jenis-jenis perempuan yang mereka inginkan…kadang-kadang harus disediakan 5 hingga 10 wanita supaya dipilih oleh sang pejabat senior."

Di Spanyol, pada awal 2016, seorang pegawai negeri sipil (PNS) membolos kerja selama lebih dari 6 tahun. Parahnya, tak ada seorang pun yang sadar. 

Ulahnya itu ketahuan justru ketika PNS itu sedang akan mendapatkan penghargaan atas masa baktinya yang sudah 20 tahun.

Pegawai bernama Joaquin Garcia (69) yang merupakan seorang penyelia lembaga pengolahan air limbah itu akhirnya didenda 27.000 euro atau sekitar Rp 409 juta. Namun pria itu membantah tuduhan membolos yang dialamatkan kepadanya.

Garcia di perusahaan air minum daerah di barat daya Kota Cardiz itu digaji 37.000 euro (sebelum pajak) per tahun. Angka itu setara dengan Rp 561 juta.

Garcia kemudian menulis permohonan kepada sang wali kota agar tak membayar denda. Ia juga meminta peninjauan kembali keputusan denda tersebut.

Harian di Spanyol menjulukinya 'el funcionario fantasma' yang berarti pegawai siluman.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Di India, pemerintah akhirnya secara resmi memutuskan untuk memecat seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang mengambil cuti sejak tahun 1990 dan tak pernah kembali bekerja. Total, pelaku cuti dan terus mendapat gaji selama 24 tahun!

Menteri Pembangunan Perkotaan M Venkaiah Naidu mengatakan setelah melalui proses investigasi, pihaknya menyimpulkan bahwa pegawai bernama AK Verma itu telah secara sengaja melakukan perbuatannya, yaitu mangkir dari pekerjaan.

"Verma mulai bekerja sebagai PNS di Departemen Pekerjaan Umum Pusat pada tahun 1980," ujar Naidu, seperti dimuat BBC pada Kamis 8 Januari 2015.

Pad 1990, Verma yang merupakan insinyur listrik itu naik jabatan menjadi insinyur eksekutif dan ia kemudian mengambil cuti di tahun itu juga.

Penyelidikan atas pelanggaran kedisplinan mulai dilakukan pada tahun 1992. Namun proses tersebut terhenti hingga tahun 2007. Tapi, selama itu, Verma tetap tak nampak di kantor.

Pemerintah India meneruskan proses penyelidikan yang memakan waktu 7 tahun, mulai dari 2007 hingga akhir 2014. Verma diputuskan dipecat.

4. Nigeria

Pemerintah Nigeria menghentikan pembayaran gaji untuk hampir 24 ribu pegawai yang ternyata 'pekerja hantu' -- tercatat sebagai pegawai namun tak terlihat di kantor, menyusul hasil audit yang menguak bahwa mereka sebenarnya tak nyata.

Langkah yang diambil Kementerian Keuangan Nigeria tersebut menghemat dana sekitar US$ 11,5 juta atau Rp 154 miliar per bulan.

Seperti dikutip dari BBC, Senin 29 Februari 2016, audit tersebut adalah bagian dari kampanye antikorupsi yang dilakukan Presiden Muhammadu Buhari.

Korupsi dan mismanajemen sudah lama jadi tantangan untuk pertumbuhan Nigeria. Pemerintah berjanji untuk memotong biaya di tengah pelambatan ekonomi.

Audit karyawan dilakukan pada Desember 2015, menggunakan data biometrik dan verifikasi nomor rekening perbankan untuk mengidentifikasi pemiliknya.

Data tersebut kemudian dicocokkan dengan daftar penerima gaji. Audit tersebut menguak bahwa nama karyawan penerima gaji tak sama dengan identitas dalam rekening bank.

Juga terungkap sejumlah pegawai menerima gaji dari banyak sumber.

"Ada yang namanya berbeda dengan data rekening di mana gaji ditransfer," kata sumber kepada Punch.

"Itu bisa berarti dua hal, pegawai menerima gaji dari dua sumber atau mereka adalah pekerja 'hantu'."

Karena mencurigakan, sebanyak 23.846 PNS diberhentikan pembayaran gajinya.