Liputan6.com, Jakarta Persatuan Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) hari ini mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK. Selain untuk memperkenalkan anggota baru, mereka juga memaparkan persoalan yang dihadapi.
"Pertama, kita audiensi dengan Pak Wapres soal kepengurusan baru. Kita meminta Pak Wapres untuk membuka Rakernas kita. Kedua, hambatan-hambatan sudah disampaikan," kata Ketua Umum PELRA Sudirman Abdullah di kantor Wapres, Rabu (6/9/2017).
Advertisement
Dia mengatakan, selama ini PELRA selalu mendukung rencana pemerintah, seperti tol laut dan sebagainya.
"Kita minta kepada pemerintah supaya tetap memperhatikan PERLA. Biar bagaimana pun, pelayaran rakyat tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya untuk mengangkut barang-barang ke daerah dan masalah pembangunan peremajaan," ujar Sudirman.
Sementara itu, Ketua DPP PERLA Amdan menuturkan, masalah yang dihadapi termasuk kapal yang masih menggunakan kayu, sementara bahan baku sudah langka. Oleh karena itu, perlu ada upaya merevitalisasinya.
"Bagaimana konstruksinya itu terbuat dari baja, tapi yang masih kayu silakan. Jadi tidak menutup hanya pengembangan. Tentu kalau sudah begitu kan perlu bimbingan dari pemerintah," tutur Amdan.
Dia menjelaskan, adanya pelayaran rakyat justru baik untuk perkembangan rencana tol laut yang dicanangkan pemerintah. Karena, pelayaran rakyat bisa menjadi kapal penghubung atau feeder.
"Tol laut itu, kan, dari pelabuhan besar, di daerah yang kecil tidak ada. Begitu juga dari daerah yang kecil dikumpulin. Kita yang angkut, tapi dalam berbentuk curah, bukan kontainer," ucap Amdan.
Bukan hanya itu, masih kata dia, banyak kendala lantaran aturannya banyak, sehingga membuat terhambat.
Di tempat yang sama, anggota Dewan Pembina PELRA, Chandra Motik Yusuf, menuturkan bahwa pemerintah segera akan membenah diri. Karena pelayaran rakyat masih dibutuhkan.
"Pak Wapres menyampaikan bahwa sampai kapan pun tetap dibutuhkan pelayaran rakyat. Karena sudah dari dulu sampai sekarang keberadaannya," pungkas Motik.
