Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menggaungkan kembali Pancasila. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan membuat unit kerja khusus untuk mengggalakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, saat ini yang paling mendesak untuk diajarkan nilai-nilai Pancasila justru para pejabat negara dan politikus, sehingga ketika memutuskan sebuah kebijakan tidak melenceng dari nilai Pancasila.
Advertisement
"Sebenarnya yang paling butuh diajari Pancasila bukan kami, tapi pejabat negara, kepala daerah, PNS, birokrasi, politisi," ujar Dahnil saat diskusi Bhinneka Tunggal Ika Penghuni 'Rumah' NKRI, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Posisi Muhammadiyah dalam memandang keberagaman dan Pancasila biasa dinamakan Darul Ahdi Wasysyahadah. Darul Ahdi berarti kesepakatan tinggal bersama dalam satu rumah yang disebut Indonesia. Sedangkan Wasysyahadah berarti pembuktian.
Menurut Dahnil, saat ini semua pihak tinggal membuktikan Pancasila ada untuk menghadirkan keadilan, kemanusiaan, mempersatukan Indonesia, dan perlindungan terhadap semua kelompok.
"Ini tugas kita semua, termasuk pemerintah. Makanya saya wanti-wanti kalau ingin disebut Pancasilais hadirkan komponen Pancasila itu," imbuh Dahnil.
Saksikan video menarik di bawah ini:
Pancasila Jadi indikator
Dahnil mengatakan, kehadiran Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) pimpinan Yudi Latief sudah seharusnya mem-Pancasila-kan semua institusi negara. Caranya, Pancasila bisa menjadi indikator maju tidaknya sebuah institusi negara.
"Indikatornya, misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana kehidupan beragamanya, toleransinya terawat atau tidak. Lima sila ini jadi tolak ukur," ucap Dahnil.
