Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dan listrik dinikmati seluruh golongan rumah tangga. Artinya, bukan hanya diterima oleh orang-orang miskin yang berhak, tapi juga masyarakat berpenghasilan tinggi.
"Elpiji 3 kg yang disubsidi masih dinikmati seluruh rumah tangga miskin dan kaya," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Ia mengklaim, paling besar penikmat subsidi elpiji 3 kg adalah masyarakat kalangan bawah sebesar 40 persen dari konsumsi rumah tangga golongan ini.
Baca Juga
Advertisement
"Distribusi subsidi masing-masing rumah tangga (kaya dan miskin) sebagai prosentase pengeluaran mereka, yang miskin dapat 80 persen, dan yang kaya juga masih tetap dapat di atas 20 persen," tutur dia.
Sri Mulyani lebih jauh mengaku, banyak penghuni apartemen yang mengonsumsi tabung melon bersubsidi ini. Hasil ini berdasarkan fakta yang dikumpulkan di lapangan.
"Banyak yang tinggal di apartemen beli elpiji 3 kg, itu masuk desil 10 kalangan atas. Mungkin naik apartemen berat kalau bawa tabung 12 kg dan biasanya elpiji 3 kg untuk memanaskan karena mereka lebih sering makan di luar," papar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Subsidi Listrik
Begitupun dengan subsidi listrik. Sri Mulyani mengatakan, subsidi listrik daya 900 VA juga dinikmati seluruh lapisan rumah tangga, meskipun ada kenaikan tarif listrik.
"Distribusi subsidi listrik hampir mirip dengan elpiji, jadi semua rumah tangga menikmati itu. Tapi kalau dilihat datanya, mereka yang miskin menikmati jauh lebih besar, dan makin kaya makin tidak masuk skema subsidi," terangnya.
Menurut Sri Mulyani, bila subsidi dalam bentuk barang tidak bisa dihindari yang mengonsumsi subsidi itu bukan penerima yang berhak atau masyarakat berpenghasilan tinggi.
"Kalau subsidi melalui komoditas titik lemahnya tergantung pada siapa yang mengonsumsi. Jika yang sifatnya langsung atau PKH atau cash transfer by name by adress. Tapi kalau sekarang dengan kondisional, bisa dapat PKH asal anak sekolah, dan lainnya," jelas dia.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan, kebijakan subsidi adalah melakukan pembatasan, seperti untuk subsidi listrik. Tujuannya supaya masyarakat yang berpenghasilan tinggi dikeluarkan dari skema subsidi. Sementara masyarakat miskin tetap memperoleh subsidi.
"Kita akan perbaiki dari sisi target dan distribusi. Perlu kita diskusikan juga untuk penyaluran subsidi BBM, elpiji 3 kg, dan listrik yang lebih baik," kata dia.
Sri Mulyani mengklaim Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling tepat sasaran. "Mayoritas dari rumah tangga miskin hampir 80 persen dari pengeluaran mereka, tapi di desil 9-10 nol sama sekali (tidak menerima subsidi PKH). Jadi tepat sasaran, berdasarkan Susenas 2014," ujar dia.
